Pemkot Surabaya Ikut Syariah Award 2024
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut kunjungan Tim Juri Syariah Award 2024 di ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota, Jumat (27/9).
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut kunjungan Tim Juri Syariah Award 2024 di ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota, Jumat (27/9).
Dalam kunjungan itu, Tim Juri Syariah Award 2024 turut disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan serta jajaran kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Syariah Award 2024 merupakan salah program awarding untuk mendorong perekonomian berbasis syariah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Maka dari itu, Tim Juri Syariah Award 2024 kali ini ingin melihat secara langsung potensi dan partisipasi pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan oleh jajaran Pemkot Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Novi menyambut baik kedatangan Ketua Tim Juri Syariah Award 2024 sekaligus Wakil Direktur Eksekutif II Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Pemprov Jatim Abdul Mongid, di ruang sidang wali kota. Ia mengatakan, pertama kalinya Pemkot Surabaya mengikuti Syariah Award 2024. “Mudah-mudahan ini awal baik dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar untuk berjuang meningkat lagi ke depannya,” kata Novi, sapaan Restu Novi.
Ia menyebutkan, bicara soal perekonomian syariah, Pemkot Surabaya memiliki banyak program andalan yang telah dijalankan. Di antaranya, adanya Kampung Madani, Surabaya Halal Festival, Sentra Wisata Kuliner Serambi Ampel, dan sebagainya.
“Mudah-mudahan award ini nantinya bisa membanggakan Kota Surabaya, terutama Jawa Timur. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sekda dan tim yang sudah bekerja luar biasa untuk menyajikan persiapan penilaian dan pembuktiannya yang sudah memperjuangkan sebelum ada penilaian award ini,” sebutnya.
Wakil Direktur Eksekutif II KDEKS Pemprov Jatim Abdul Mongid mengatakan, Syariah Award 2024 adalah salah satu upaya Pemprov Jatim untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jatim. Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah ini tidak hanya menjadi prioritas Pemprov Jatim, akan tetapi juga pemerintah pusat. “Kami harap ini ke depannya bisa menjadi benchmark pengembangan ekonomi syariah di Jatim,” katanya.
Abdul menyebutkan, dalam awarding ini terdapat enam kategori. Di antaranya adalah kategori industri halal, ekonomi sosial syariah, ekonomi hijau dan berkelanjutan, kelembagaan daerah, hingga inovasi pada sektor ekonomi syariah.
Terakhir, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan pemkot, karena telah melakukan banyak pengembangan ekonomi berbasis syariah di Kota Surabaya. “Untuk Kota Surabaya kami mengucapkan banyak terima kasih, karena ini (Surabaya) adalah termasuk pionir pengembangan ekonomi syariah,” pungkasnya. (ari/rd)