Penanganan RTLH Belum Tuntas, Pemkab dan Pemprop Jatim Dituntut Buka Mata
Salah satunya, di sekitar kawasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, masih banyak warga yang memiliki rumah tak layak Huni.
Probolinggo, HB.net - Meski tiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo melaksanakan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun tak semua warga miskin, bisa merasakannya.
Salah satunya, di sekitar kawasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, masih banyak warga yang memiliki rumah tak layak Huni.
Kepala Desa Karanganyar, Mahfud mengaku sudah mengajukan proposal pembangunan RTLH kepada Wakil Bupati Probolinggo, H.A.Timbul Prihanjoko.
"Kami dua kali mengajukan proposal. Pertama, 2022 setelah saya dilantik dan kedua, Januari bulan ini kami sudah ajukan kembali. Jumlah total masih mencapai ratusan, sebab populasi penduduk mencapai 12.000 jiwa di desa kami," ujarnya, Minggu (29/01/2023).
Sebenarnya pihak Pemerintah Desa Karanganyar ingin menuntaskan sendiri perbaikan RTLH tersebut, tapi anggarannya tak memadai. Apalagi, di Karanganyar ini masih banyak warga kategori kemiskinan ekstrime yang seharusnya dapat dicover Pemerintah Daerah maupun Propinsi Jawa Timur.
"Desa Karanganyar belum pernah sekalipun merasakan program RTLH ini, sejak program ini dilaunching di Kabupaten Probolinggo sejak 10 tahun terakhir," katanya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Peemukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif saat dikonfirmasi mengaku pemkab juga memiliki keterbatasan anggaran, sehingga program RTLH ini tetap berjalan, namun secara bertahap.
"Anggaran kita terbatas, sehingga wajar jika masih ada yang belum tercover," katanya singkat. Saat berita ini ditayangkan, Wabup Timbul belum berhasil dikonfirmasi. (ndi/diy)