Penutupan Museum Rasulullah, Sempat jadi Temuan BPK
Dengan adanya catatan BPK itu, sempat terjadi konflik antara Eksekutif sebagai pendukung Wali Kota dengan legeslatif yang menjadi temuan atas pendapatan Museum.
Diyah nisa
Sep 23, 2022 07:45
0
Probolinggo, HB.net - Museum Rasulullah yang didirikan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi akhirnya ditutup total oleh pengelola. Sebelum ditutup, Museum Rasulullah itu menyisakan masalah dengan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam catatannya melalui LHPBPK.
Dengan adanya catatan BPK itu, sempat terjadi konflik antara Eksekutif sebagai pendukung Wali Kota dengan legeslatif yang menjadi temuan atas pendapatan Museum. Tak hanya itu, sebelum ada catatan BPK. DPRD sering menyoroti keberadaan museum Rasulullah yang dianggap merugikan Pemkot.
Apalagi, target PAD yang sangat kecil, ketika pengunjung membludak. Seperti diketahui, catatan BPK itu muncul sekitar 2021 lalu. Secara keseluruhan, ada 81 catatan yang diberikan BPK. Salah satunya berkaitan dengan Museum Rasulullah.
BKR RI menyebut, Pemkot Probolinggo kehilangan potensi pendapatan daerah hingga ratusan juta rupiah dari Museum Rasulullah. Untuk yang pertama, potensi pendapatan yang terlepas sebesar Rp 46,687 juta. Sedangkan untuk yang kedua, potensi pendapatan yang terlepas sebesar Rp 117,240 juta.
Atas temuan tersebut, Pemkot Probolinggo menyatakan akan merevisi perjanjian, dan menagih pajak hiburan ke pihak ketiga yang mengelola museum. Museum Rasulullah dikelola PT FED. Hal itu disampaikan Sekda Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kota setempat, Juni lalu.
"Untuk penagihan pajak telah dilakukan oleh BPPKAD (Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Red),” ujar Ninik saat itu.
Museum Rasulullah di Kota Probolinggo dibuka pada 23 Oktober 2020. Saat dibuka, ada ribuan wisatawan yang disebut antre untuk berkunjung. Museum ini menempati gedung Museum Probolinggo. Tidak hanya itu, saat itu banyak DPRD yang menyentil Pemkot melalui Wali Kota. Sibro Milisi, mengaku terkejut dengan PAD yang disampaikan Wali Kota saat Paripurna.
"Disaat pengunjung membludak, tidak sebanding dengan target PAD yang disampaikan. Mestinya, harus ada kajian dulu, sebelum ditetapkan. Ini berpotensi merugikan negara, kalau tidak sebanding dengan yang ditetapkan pemerintah," ujar Sibro Ketua Komisi I DPRD setempat kala itu. (ndi/diy)
