Penyampaian P -APBD Nganjuk Berjalan Singkat

Rapat Paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda penyampaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah (P-APBD) dengan nota keuangan tahun Anggaran 2020, siap untuk disahkan.

Penyampaian P -APBD Nganjuk Berjalan Singkat
Ketua DPRD Tatit Heru Tjahyono saat menerima berkas laporan penyampaian P-APBD dari Wakil Bupati Nganjuk Marhain Jumadi. Bambang DJ/ HARIAN BANGSA

Nganjuk, HARIAN BANGSA.net - Rapat Paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda penyampaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah (P-APBD) dengan nota keuangan tahun Anggaran 2020, siap untuk disahkan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nganjuk Ulum Bastomi, didampingi Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono, dihadiri Wakil Bupati Marhain Jumadi, Sekdakab M Yasin, di hadapan seluruh anggota DPRD, kepala OPD, dan forkopimda.

Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono mengatakan, rapat paripurna mulai dilaksanakan, sudah berproses hingga saat ini. Mulai dari komisi, badan anggaran, lanjut KUA PPAS, RKA,  Banmus. Memang, diakuinya, ada sedikit interupsi, terkait agenda rapat jangan terjadwal di hari keluarga atau hari libur.

"Saya sudah jawab bahwa waktu saat ini yang kosong di hari Sabtu. Itu masukan dan sudah saya terima," kata Tatit, kepada Harian Bangsa.

Disadari, pada kondisi saat ini memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Hal ini akan ditingkatkan kembali agar PAD bisa kembali bertambah. "Jadi saya berharap dengan dana seadanya ini masyarakat bisa ter-cover dengan dana APBD," ungkapnya.

Menurut Tatit, dengan sisa waktu yang masih ada ini maka pemerintah segera menbuat kerangka yang jelas untuk mendongkrak sumber pendapatan. Misalkan PAD untuk parkir jangan hanya formalitas. Bila perlu agar bisa dimaksimalkan dari plafon bisasanya Rp100 juta agar digenjot hingga Rp 500 juta.

"Saya tekankan jangan hanya terjebak pada kegiatan rutinitas, tapi benar-benar bisa dimaksimalkan," tandasnya.

Dijelaskan, dirinya juga meminta kepada badan anggaran saat pembahasan awal, memberikan masukan agar PAD bisa berinofasi bagi pihak eksekitif. Kalau eksekutif kesulitan dalam mendongkrak PAD, silakan konsultasi dengan legislatif untuk mendatangkan pihak ketiga. Jadi tidak monoton pada permainan rutinitas, tapi harus berganti inovatif. Langkah ini untuk meningkatkan PAD yang target awalnya sekitar Rp 370 miliar, bisa mencapai Rp 600 miliar.

"Saya melihat banyak sekali PAD yang perlu digali dan dimaksimalkan. Ingat jangan hanya terjebak pada kegiatan rutinitas," tegas Tatit.

Wakil Bupati Marhain membenarkan jika saat kondisi seperti ini, eksekutif belum bisa berbuat banyak hingga memaksimalkan kegiatan. Penurunan PAD tidak hanya dirasakan daerah lain. Bahkan untuk Nganjuk hanya minus. Dan itu masih bisa digunakan disisa anggaran pada P-APBD tahun anggaran 2020.

"Saya katakan, Nganjuk hanya minus 1,44 persen. Diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat," kata Marhaen.

Dijelaskan, pada sisa waktu ini agar bisa kembali meningkat  dan tidak mengalami minus kedua kalinya. Jika sampai dua kali mengalami minus itulah yang dikatakan resesi untuk Nganjuk "Maka saya berharap di triwulan kedua Kabupaten Nganjuk bisa mengalami surplus atau positif," terangnya.

Diakui penurunan PAD saat ini karena banyak sekali penarikan dari pajak yang belum bisa terbayar, termasuk retribusi. Inilah yang menjadi tahun penurunan PAD di 2020.(ADV/bam/rd)