Petugas SLRT Digembleng Jelang Bertugas

Sebanyak 117 tenaga pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pembekalan, di Aula Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Senin (22/2).

Petugas SLRT Digembleng Jelang Bertugas
Hudiyono menyerahkan buku panduan kepada tenaga pelaksana SLRT saat pembekalan, Senin (22/2).

Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Sebanyak 117 tenaga pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pembekalan, di Aula Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Senin (22/2).

Berdasarkan Permensos Nomor 15 Tahun 2018, SLRT untuk mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan fakir miskin. Juga melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi menyatakan, pihaknya berharap dengan mengerahkan tenaga pelaksana SLRT ini, akurasi pendataan akan lebih valid, karena sangat penting untuk perencanaan pembangunan, untuk intervensi program.

Selain itu, tenaga pelaksana SLRT akan berkoordinasi dengan potensi desa (Potdes) dan potensi kelurahan (Potkel) untuk meng-update data terbaru. Selain itu, di tingkat desa akan didorong untuk membentuk pusat kesejahteraan sosial (Puskesos).

"Misalnya masuk ke ruangan kepala desa ada itu data 2021 tapi itu masih data 2015, artinya tidak di-update ini. Selama ini jumlah Puskesos di Sidoarjo masih sedikit. Hadirnya tenaga pelaksana SLRT nanti mendorong desa dan kelurahan untuk membentuk puskesos itu," imbuh Tirto.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo Hudiyono saat memberikan pembekalan kepada tenaga pelaksana SLRT, menyatakan, jika program verifikasi data ini dapat dituntaskan, program apapun bakal tepat sasaran.

Baik program Bantuan Sosial milik pemerintah pusat, sampai ke tingkat kabupaten-kota. Dia berharap, dengan validnya data, dapat disampaikan kepada pemerintah dan bupati selanjutnya untuk dijadikan prioritas.

"Mudah-mudahan dengan kevalidan data ini, kami bisa menyampaikan evaluasi program, serta memberikan intervensi program pada bupati selanjutnya, kepada kementerian maupun Pemprov Jawa Timur. Mungkin inilah yang harus ditangani prioritas," pungkasnya. (sta/rd)