Pilkada Serentak 2024, Tak Ganggu Kinerja DPRD Jatim

Surabaya, HB.net - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah memasuki tahapan kampanye. Di Jawa Timur tahun ini ada 38 Pilkada tingkat Kabupaten dan Kota, serta satu Pilkada tingkat Provinsi.

Panjangnya tahapan pilkada yang berlangsung mulai pendaftaran hingga penetapan Pemenang tentu menguras waktu dan energi. Praktis sampai akhir tahun 2024, perhatian partai politik terkonsentrasi pada pemenangan calon kepala daerah yang diusung.

Dr. Umar Sholahudin, Direktur Parlemen Watch mengingatkan situasi tahun politik ini jangan sampai mengganggu kinerja DPRD Jatim. Sebab, para anggota dewan menjadi tulang punggung dalam pemenangan pilkada, baik di kabupaten/kota mau pun pilgub Jatim. Mereka umumnya masuk menjadi anggota tim pemenangan hingga Ketua Tim Pemenangan pilkada.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi menyampaikan, agenda pilkada serentak tidak akan menggangu kinerja DPRD Jatim. Ketua Tim Pemenangan pasangan Cagub/Cawagub, Luluk Nur Hamidah - Lukman Nur Khakim ini mengaku sudah terbiasa dengan ritme kerja tinggi.

Menurutnya, antara tugas pemenangan pilkada dan tugas kedewanan bisa berjalan beriringan. Semuanya bisa berjalan dengan beriringan. Tidak ada masalah, seluruh anggota Fraksi PKB sudah mengerti tugas mereka sebagai kader partai sekaligus wakil rakyat.

"Tidak ada masalah, kita biasa kerja dengan ritme tinggi. Tidak perlu juga ada piket fraksi atau pembagian tugas khusus. Semua berjalan normal saja," kata Fauzan, Rabu (25/9/2024).

Fauzan melanjutkan, terlebih saat ini ritme kerja di dewan belum tinggi, karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. Pihaknya masih menunggu paripurna penetapan pimpinan DPRD Jatim.

Ia menambahkan, sebelum ada penetapan pimpinan DPRD Jatim, maka proses penetapan tata tertib (tatib) dan AKD belum bisa terbentuk. Meski belum ada alat kelengkapan dewan, namun anggota Fraksi PKB telah melakukan fungsi kedewan dengan menyerap aspirasi masyarakat, baik di gedung dewan maupun di daerah pemilihan (Dapil).

"PKB sendiri sudah mengirim nama calon pimpinan dewan. Masih menunggu partai-partai lain yang memiliki jatah pimpinan dewan. Meski begitu, anggota Fraksi PKB tetap bekerja menyerap aspirasi rakyat," tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim periode 2019-2024 tersebut.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Adam Rusydi mengaku agenda pilkada serentak cukup menguras energi dan perhatian. Apalagi ia sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo juga punya tanggungjawab memenangkan calon Bupati Sidoarjo yang diusung Partai Golkar.

Adam mengaku mensiasati kondisi ini dengan berbagi tugas dengan sesama anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Jatim. Dengan begitu tugas pelayanan sebagai wakil rakyat tidak terganggu dengan agenda pilkada serentak.

"Kami mensiasatinya dengan pembagian tugas, semacam piket fraksi. Dengan begitu tugas kedewanan dan penyerapan aspirasi tidak terganggu agenda pilkada serentak," ujar Adam.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu mengatakan, saat ini memang belum terdesak dengan beban kerja, karena ritme di dewan belum tinggi. Sebab, masih menunggu penetapan pimpinan dewan.

Namun, nantinya bila pimpinan dewan sudah ditetapkan dan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk, maka ritme kerja di dewan akan menjadi tinggi. Apalagi ada tugas besar dalam membahas dan mengesahkan APBD 2025 yang ditargetkan selesai pada 10 November 2024."Saya kira pembagian tugas itu penting, apalagi ketika memasuki pembahasan rancangan APBD 2025. Saat itu, kita dihadapkan pada dua tugas besar. Baik sebagai wakil rakyat, sekaligus kader partai yang mendapatkan tugas pemenangan pilkada," pungkas alumnus Unesa Surabaya tersebut. (mdr/ns)