Pimpinan Dewan Dilantik, Musyafak Rouf Ketua DPRD Jatim Periode 2024-2029

Pimpinan Dewan Dilantik, Musyafak Rouf Ketua DPRD Jatim Periode 2024-2029
Pengambilan sumpah Musyafak Rouf, bersama pimpinan DPRD Jatim periode 2024-2029. foto: dok.info.setwanjatim.

Surabaya, HB.net - DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 telah memiliki pimpinan definitif setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Jatim, Kamis (24/10/2024).

Daftar  pimpinan yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah, Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua I Deny Wicaksono dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua II Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua IV Sri Wahyuni dari Fraksi Partai Demokrat.

Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Jatim 2024-2029 itu dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H.

Musyafak Rouf, Ketua DPRD Jawa Timur mengatakan setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan seperti Komisi dan Badan, maka DPRD Jatim melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Jawa Timur 2025.  Musyafak berkeinginan APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat Jawa Timur.

"Pembahasan APBD Jatim 2025 akan dibahas secara bertahap. Melalui pendalaman di rapat Komisi bersama mitra kerja masing-masing. Kemudian melalui rapat Banggar dan Fraksi. Jadi kita tidak memaksakan harus 10 November 2024," terang Musyafak.

Hal ini diperkuat dengan hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang menjadwalkan pengesahan Raperda APBD 2025 menjadi Perda APBD 2025 pada tanggal 18 November. Pasalnya, pembahasan APBD itu tergantung materinya ada yang berat atau tidak.

“Kemarin KUA PPAS kan sudah digedok DPRD yang lama. Kalau itu dirasa belum ada rasa keadilan dan keberpihakan dalam fungsi budgeting anggota DPRD Jatim periode sekarang, maka kita akan rombak,” tegas Musyafak.

“Kita lihat mana yang akan dirombak mana yang tidak. Kalau anggaran itu membuat kinerja DPRD Jatim tidak lancar ya kita rombak. Tapi kalau itu sudah sesuai norma dan tidak menabrak aturan ya silakan dilanjut,” terang mantan Ketua DPRD Surabaya tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicksono mengatakan, ia bersama pimpinan DPRD lainnya akan mengorkestrasi gerak lembaga legislatif agar semakin kuat dalam menjalankan fungsinya. Diantaranya, mengawasi, menyusun kebijakan, dan menentukan politik anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Timur

“Seluruh gerak kebijakan dan penganggaran Pemprov Jatim harus didedikasikan untuk masyarakat. Kurangi program seremonial yang tak berkaitan dengan hajat hidup rakyat," pimpinan DPRD Jatim termuda itu.

Deni optimis gerak kepemimpinan di DPRD Jatim dapat berjalan sinergis.  Pihaknya akan bergerak secara kolaboratif untuk mengorkestrasi kerja-kerja kedewanan agar optimal untuk memastikan seluruh kepentingan wong cilik terakomodasi dalam kebijakan Pemprov Jatim.

"Jadi panduan Pemprov Jatim harus jelas, yaitu keberpihakan ke masyarakat, kurangi pencitraan, dan fokus pada solusi atas problem yang dihadapi warga. Semuanya pasti kita kawal,” ujar Deni.

Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memberikan selamat kepada para pimpinan DPRD Jatim yang yelah dilantik dan diambil sumpah. Ia optimis tahapan-tahapan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bisa segera dituntaskan.

"Selamat kepada pimpinan DPRD Jatim yang tadi sudah diambil sumpah dan janjinya," kata Adhy Karyono usai menghadiri Rapat Paripurna.

Adhy mengatakan penetapan pimpinan DPRD Jatim beserta kelengkapannya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran dari proses perencanaan APBD Pemprov Jatim tahun 2025. Pasalnya anggaran untuk tahun selanjutnya akan ditetapkan setiap tanggal 10 November.

Pimpinan DPRD Jatim periode 2024-2029 bersama Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H dalam paripurna perdana. foto: dok.info.setwanjatim.

"Kita bisa menyelesaikan dan tentu anggota baru bisa ikut menyusun dengan tenang dan dalam waktu yang limitnya masih cukup," sebutnya.

Adhy menegaskan Pemprov Jatim telah menentukan prioritas pembangunan yang memang dalam sudah tertuang dalam RPJMD maupun RKP 2025. Selain itu Pemprov Jatim juga sudah membahas program-program baru termasuk mengantisipasi program-program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan Presiden yang baru.

"Mudah-mudahan pembahasan berikutnya lebih mengerucut lagi. Intinya bagaimana dukungan anggaran kita untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat di bidang kesehatan pendidikan sosial itu yang penting," pungkasnya. (mdr/ns)