Prodi AP Umsida Gelar FGD Transformasi Kampanye Politik

Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Program Studi Administrasi Publik (AP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menggandeng Pusat Studi Kebijakan Publik, kembali menggelar forum grup diskusi (FGD) yang bertemakan Transformasi Kampanye Politik.

Acara yang digelar pada Minggu (22/10) tersebut dihadiri oleh narasumber seorang pengamat politik, Nanang Haromin, dan Isnaini Rodiyah selaku ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida.

Gelaran diskusi publik ini bertujuan untuk membahas secara menyeluruh teknis dan teoritis terkait transformasi kampanye politik pemilu secara menyeluruh.

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh asisten laboratorium dan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Umsida tersebut, Ketua Program Studi (Kaprodi) AP Umsida Ilmi Usrotin bertugas membuka acara yang juga sekaligus me-launching Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik.

“Tahun ini adalah tahun kita berprestasi. Progran kerja kita telah disetujui, termasuk penambahan laboratorium AP. Sebelumnya, kita hanya memiliki laboratorium e-government dan kebijakan publik. Sekarang, kita tambahkan satu lagi, yaitu laboratorium governance dan manajemen kebijakan publik,” ujarnya Ilmi.

Nanang Haronim yang juga pengamat politik menyampaikan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sangat banyak spanduk bergambar wajah para politisi yang terpampang di pinggir jalan. “Padahal, saat ini belum memasuki masa kampanye,” papar Nanang.

Mantan komisioner KPU Sidoarjo tersebut mengungkapkan bahwa saat ini masih berlangsung masa sosialisasi dan pendidikan politik bagi para peserta pemilu. Sedangkan masa kampanye, baru akan berlangsung pada 28 November 2023.

Sebagai pengamat politik, Nanang juga menyampaikan bahwa kampanye di kampus dan lewat media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih. Khususnya pemilih muda dan menguasai total pemilih pada pemilu nanti.

Sementara itu, Isnaini Rodiyah yang melihat tema besar ini dalam kacamata akademisi menyampaikan bahwa, pemilu terbesar di dunia adalah pemilu serentak di Indonesia. Secara definisi, pemilu adalah suatu pilar dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam pemilu, warga negara memilih wakil-wakil mereka yang mewakili kepentingan masyarakat.

Namun, lanjut Isnanini, dirinya menegaskan bahwa kampanye pemilu yang terjadi di Indonesia masih dilakukan dengan konvensional dalam bentuk arak-arakan, orasi di depan masa, spanduk, baliho, banner,dan disinyalir kurang ramah lingkungan.

“Kampanye berdampak punya dampak negatif pada lingkungan, anggaran dan intergritas politik. Kenapa demikian, karena pemasangan spanduk dan banner sebagai sarana utama kampanye memerlukan dana yang tidak kecil. Yang sering kali diperoleh dari uang pinjaman dari pihak-pihak tertentu.” terangnya

Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Hendra Sukmana juga menyampaikan pandangannya bahwa transformasi pemilu yang lama melakukan pendekatan konvensial. Sedangkan masa kini lebih memanfaatkan media sosial. Saat ini, untuk menjadi anggota DPRD adalah salah satu cita-cita bukan mimpi semata.

"Semoga dengan diadakannya kegiatan forum ini dapat berguna dan menghasilkan diskusi kritis bagi mahasiswa dan bisa meningkatkan kualitas retorika mahasiswa ke depannya,“ tutup Hendra.(cat/rd)