PTM Terbatas Jatim Dimulai,  Diikuti 699 Ribu Siswa Daerah PPKM Level 2 dan 3

Gubernur mengecek kesanggupan sekolah dalam mentaati peraturan PTM yang meliputi kapasitas kelas 50%, guru yang telah divaksin.

PTM Terbatas Jatim Dimulai,  Diikuti 699 Ribu Siswa Daerah PPKM Level 2 dan 3

Surabaya, HB.net – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Jawa Timur sudah mulai dilakukan hari, Senin (30/8/2021). Khususnya bagi wilayah dengan status PPKM level 2 dan 3. Pelaksanaan ini diikuti 699 ribu lebih siswa dari 2.563 lembaga dengan kapasitas kelas maksimal 50 persen.

Guna memastikan pelaksanaan PTM Terbatas Bertahap berjalan sesuai SOP Inmendagri No. 35 Tahun 2021, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung proses belajar mengajar yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Surabaya, Senin (30/8).

Tiba di SMKN 7 Surabaya sekitar pukul 08.00 WIB, Gubernur Khofifah disambut Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi dan Kepala SMKN 7 Surabaya Bambang Poerwowidiantoro. Turut hadir, pada peninjauan tersebut Plt. Kadinkes Jatim dan Kalaksa BPBD Jatim.

Selanjutnya, rombongan Gubernur Khofifah melihat secara langsung proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara hybrid learning. Artinya pembelajaran tak hanya diikuti murid yang hadir tatap muka, tetapi juga melalui daring. Kelas yang ditinjau yaitu jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara (TPTU) untuk kelas XII baik kelas teori maupun praktik.

"Kita memulai pembelajaran tatap muka di 2.563 unit pendidikan SMA/SMK dan SLB. Ada 699 ribu sekian siswa SMA/SMK dan SLB yang masuk hari ini secara terbatas bertahap,"kata Gubernur Khofifahsaat melakukan penunjauan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengecek kesanggupan sekolah dalam mentaati peraturan PTM yang meliputi kapasitas kelas 50%, guru yang telah divaksin, 4 jam pelajaran setiap jpl setara 30 menit,  seminggu maksimal dua kali masuk,  kesiapan Satgas Covid-19 di tingkat sekolah, serta izin dari orang tua siswa.

"Jadi dimulainya PTM tetap pola pembelajaran  kita masih hybrid. Jadi jika ada kebutuhan yang perlu disupport dan dilengkapi, bisa dimusyawarahkan. Terlebih kita masih melakukan ini secara bertahap, jadi sambil mengukur kapasitas kita sendiri,"ujar Khofifah.

"Yang penting tetap menaati peraturan dari pemerintah. Untuk teknisnya, bisa diputuskan masing-masing daerah. Apakah akan bergantian harinya untuk setiap kelas, atau dibuat shift per hari. Yang penting hal-hal dasar seperti pengadaan tempat cuci tangan , bermasker dan social distancing harus dilakukan," lanjut orang nomor satu di Jatim itu.

Selain itu, mantan Menteri Sosial RI itu mengungkapkan betapa penting PTM ini untuk siswa-siswi Sekolah Kejuruan,  Menurutnya, selama pandemi berlangsung, mereka yang terpaksa  belajar secara daring tanpa praktek langsung  telah  tertinggal  dari demand dunia industri , dunia usaha dan dunia kerja yang standartnya makin  tinggi.

"Pemprov memprioritaskan SMK-SMA kelas 12 untuk PTM ini.  Tetapi PTM terbatas bertahap ini dapat diatur untuk semua kelas. Saya khawatir jika  mereka hanya mengandalkan pembelajaran daring dan tidak praktik langsung, skillnya jadi tidak terasah dan mereka bisa  kehilangan kepercayaan diri. Untuk itu, mari cari format terbaik untuk anak-anak  agar mereka siap menghadapi dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri setelah lulus nanti,"terangnya.

Sebagai informasi, persiapan yang telah dilakukan meliputi penjarangan tempat duduk dan peniadaan kantin. Selain itu, waktu pulang bagi siswa juga dibagi berdasarkan kelas di mana Satgas Covid-19 sekolah akan memastikan siswa langsung kembali ke rumah tanpa berkumpul dan bercengkrama.

Satgas Covid-19 itu sendiri terdiri dari guru-guru, civitas akademik dan OSIS yang bekerjasama dengan Satgas di tingkat RT/RW. Tugas utama mereka nantinya adalah memastikan prokes dan ketertiban peraturan PTM dilakukan dengan disiplin ketat.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)  Jatim, Wahid Wahyudi menuturkan untuk pelaksanaan PTM ini salah satu syarat dan SOP sekolah sudah lengkap. Termasuk pembentukan satgas Covid-19 di lingkup sekolah. Syarat wajib lainnya, guru dan tendik harus wajib divaksin.  

"Alhamdulillah untuk guru di Jatim sudah 88 persen divaksin. Tinggal 12 persen yang belum karena beberapa kendala. Seperti darah tinggi. Siswa masih relatif sedikit yang vaksin baru 12 persen.  Karenanya bu gubernur memberikan arahan kepada bupati walkot se Jatim agar meaksanakan vaksinasi bagi siswa,"jelas Wahid. 

Wahid menyebut,  pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan serentak mulain Senin (30/8). Namun, berdasarkan laporan yang diterima dari dinas kab/kota, untuk jenjang SD dan SMP baru sekitar 90 persen sudah melakukan PTM.

"Yang 10 persen bupati walkot masih melakukan koordinasi dengan dinkes terkait. PTM akan disesuikan perkembangan wilayah.  Jika kab kota tertentu berubah merah,  maka PTM terbatas dihentikan.  Begitupun sebaliknya.  Harus ada rekomendasi dari satgas Covid-19 setempat dan ijin dari orangtua yang utama," pungkasnya.(dev/ns)