Rakorpusda BI Tahun 2024, Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Gagas Program Korporasi Petani

Malang, HB.net - Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pengendalian inflasi pangan wilayah Jawa dengan tema "Menjaga Momentum Inflasi Jawa yang terkendali melalui Sinergi Program Pengendalian Inflasi Daerah," Selasa, (27/02/204).

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara khusus hadir dalam rakorpusda Bank Indonesia. Pj Gubernur Adhy menyampaikan akan berfokus pada pengendalian inflasi pangan. Ini penting, karena beberapa komoditi pangan menyumbang angka inflasi di Jawa Timur. Komoditi tersebut diantaranya beras, aneka jenis cabai dan bawang.

Untuk itu, ia menyampaikan gagasannya terkait skema program korporasi petani. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani sekaligus sebagai alternatif solusi mengendalikan inflasi utamanya inflasi pangan di Jawa Timur.

"Terobosan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak semester lalu untuk konsep programnya. Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik rice mill, kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya," katanya.

Adhy menjelaskan, Skema korporasi petani yang dijalankan melibatkan fasilitasi pembiayaan, dengan keterlibatan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia yang merupakan BUMN serta Bank UMKM Jatim. Korporasi petani juga mengelola secara profesional dari sisi hulu dengan hasil produksi utama beras dan residu bernilai ekonomi tinggi.

"Sampai dengan dibantu dengan bukan hanya berasnya, tetapi juga residu dari beras, ada biogas, ada pelet sekam, dan PLTBm," tuturnya.

Selain itu, Koperasi Produsen Multi Pihak mayoritas juga milik Petani, manajemen korporasi, industri penggilingan beras, investor serta pemasaran terhubung dengan BUMD dan Kepala Desa. Karena mayoritas milik petani, sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan petani.

Adhy menambahkan, juga dijalankan korporasi pemasaran, dengan menggunakan merek kolektif atau communal branding “Jatim Cettar”. Sementara harga pasar dibentuk dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh korporasi petani dan akan menjadi acuan penjualan untuk korporasi pemasaran.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, M.Noor Nugroho, mengatakan, dalam Rakorpusda diputuskan harus melakukan penguatan produktivitas pangan sendiri baik kota maupun daerah untuk bisa betul-betul meningkatkan kapasitasnya dengan maksimal.

Hal ini dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan korporasi petani. Di Jatim sendiri yang kedua bidang pangan. Bagaimana memperkuat mengembangkan ekosistem di bidang pangan, setiap wilayah di provinsi kabupaten/kota diharuskan untuk mengendalikan inflasi.

"Karena itu kita melakukan 8 MoU dengan beberapa perwakilan di seluruh provinsi untuk mengendalikan inflasi tersebut. Harapan kami inflasi bisa terkendali dan bahan pangan termasuk beras, cabai dan gula pasir ini bisa turun. Kalau untuk stoknya dipastikan masih surplus hingga 6 bulan ke depan," ungkapnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, Bandoe Widiarto menambahkan, Jatim memiliki andil yang cukup besar yakni 6 persen dari Jawa. Kalau Jawa terjaga tentunya Indonesia juga terjaga maka untuk koordinasi antara pusat dan daerah kali ini fokus pada penanganan inflasi terutama 3 komoditas tersebut. Dari beberapa kota di masing-masing wilayah provinsi menyampaikan persoalannya.

Misalnya cabai, ketika musim hujan harus dijaga agar ketersediaan jumlah dan kesegaran supaya bisa dijual tidak terbatas sehingga hargantidak melonjak naik.

"Alhamdulillah Jawa Timur dan semua provinsi yang lain dapat menjaga stabilitas inflasinya dan rata-rata ya kita sudah bisa berhasil di Kisaran taget. yang sesuai dengan target sasaran yang dibutuhkan yaitu 2,5 persen," terangnya. (dev/diy/ns)