RAPBD Jatim Alami Pembengkakan
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban eksekutif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/7).
yahya
Jul 29, 2024 06:51
0
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban eksekutif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/7).
Di kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy menyampaikan dalam raperda ini, Pemprov Jatim mengusulkan perubahan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk sektor pendapatan, semula dianggarkan sebesar Rp 31,418 triliun berubah menjadi sebesar Rp 31,845 triliun atau bertambah sebesar Rp 427,382 miliar.
Sementara untuk belanja daerah juga mengalami perubahan yang semula dianggarkan sebesar Rp33,265 triliun lebih. Sedangkan di rancangan P-APBD ini belanja daerah berubah menjadi sebesar Rp 35,633 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 2,368 triliun lebih.
Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, secara garis besar P-APBD tahun 2024 kali ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni struktur APBD dan urusan pemerintahan daerah. “Dalam struktur APBD, perubahan kali ini terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah,” terangnya.
Sedangkan untuk urusan pemerintahan, lanjut Adhy, lebih difokuskan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan infrastruktur, serta sosial. Lalu, pertanian dan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, serta pemerintahan umum.
Lebih lanjut Adhy menegaskan bahwa perubahan APBD disusun sebagai konsekuensi logis, dimana terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, sebagaimana yang telah tertuang dalam APBD tahun 2024. “Perubahan APBD memuat subtansi berupa penajaman-penajaman prioritas pembangunan maupun penyesuaian yang merespon dinamika terkini,” katanya.
“Kami sampaikan bahwa raperda tentang P-APBD telah dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU),” ungkapnya.(dev/rd)
