RAPBD Lamongan Tahun 2023, Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan, terdapat penurunan signifikan pada retribusi daerah sebagaimana evaluasi Fraksi PDI Perjuangan dan Frkasi Partai Amanat Nasional.
nur syaifudin
Nov 7, 2022 09:49
0
Lamongan, HB.net - Pembahasan RAPBD tahun 2023 Kabupaten Lamongan memasuki rapat Paripurna hari ke-3, Senin (7/11), dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif sebagai tanggapan Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap Padangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Menyampaikan jawaban atas beberapa pertanyaan DPRD Kabupaten Lamongan selaku badan legislatif, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan, terdapat penurunan signifikan pada retribusi daerah sebagaimana evaluasi Fraksi PDI Perjuangan dan Frkasi Partai Amanat Nasional, penurunan tersebut, sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, hal ini dikarenakan perubahan postur rekening pendapatan dari pelayanan kesehatan berubah menjadi Pendapatan BLUD
“Penentuan proyeksi pendapatan transfer tahun anggaran 2023 yang lebih besar dari tahun sebelumnya, merupakan ketetapan definitif dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta tren realisasi dalam kurun waktu 3 tahun," jelasnya.
Di bidang pendidikan, Yuhronur menuturkan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana pendidikan secara merata dan berkeadilan, dimana hal ini telah menjadi komitmen Pemkab Lamongan dalam menginventarisir pendidikan di Lamongan serta pengoptimalisasian sarana prasarana pendidikan di era digital.
Infrastruktur, tambah dia, difokuskan pada penanganan banjir serta secara konsisten terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Ditambahkabya, Pemkab Lamongan juga melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengatasi banjir, mulai dari pengerukan, normalisasi, maupun berkoordinasi dengan stekholder untuk antisipasi penanganan dan kesiapsiagaan penanganan banjir.
"Selain itu, Pemkab Lamongan juga terus memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan sesuai konstruksi dan kondisi geografis,” terangnya.
Di Bidang sosial, alokasi APBD dari dana hasil cukai dipergunakan sebagai bantuan langsung tunai 3.735 buruh di Lamongan. Di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM, Pemkab Lamongan juga melakukan operasi pasar di 27 titik lokasi, dan pemberian bantuan langsung tunai kepada 1.170 pedagang kaki lima dan ojek. (qom/ns)
