Rapid Test Petugas PPS di Jatim,  3 Persen Reaktif

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak KPU Jatim dan Bawaslu Jatim untuk mengikuti rakor virtual Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2020 Tanggal 9 Desember 2020 dipimpin Mendagri, dari Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/12).  
Acara ini dihadiri oleh  Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam, Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin.   Ketua KPU Jatim memaparkan persiapan teknis pelaksanaan yang dilakukan Pilkada serentak di Jatim.

Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, hasil dari pemeriksaan rapid tes terhadap penyelenggara khususnya kawan-kawan KPPS dan petugas ketertiban, ditemukan dua sampai tiga persen yang reaktif. Masing-masing kabupaten dan kota berbeda prosentasenya.

"Misalnya Pasuruan sampai 10 persen, ada juga Ngawi 0,03 persen, jadi secara prosentase dan jumlah berbeda, kemudian muncul hasil reaktif. Kita sudah melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di bawah. Pertama, kita ingin memastikan  bahwa di setiap TPS tidak ada yang lebih dari dua atau tiga orang.  Selama di KPPS ini minimal masih ada lima, mereka masih bisa melaksanakan tugas," kata Anam.

Bagaimana kalau ditemukan di TPS sampai tiga orang yang reaktif?   Anam menjelaskan, pertama, akan diberikan mitigasi untuk melakukan rapid kembali. Kalau masih reaktif, akan dilakukan swab kepada yang bersangkutan untuk memastikan posisinya. Penggantinya, akan bekerjasama dengan dinas, yayasan atau lembaga pendidikan setempat untuk bisa menggantikan. Mereka langsung dilakukan pelantikan menjadi petugas KPPS.

"Kedua, kita sudah ada regulasi untuk melakukan semacam transfer KPPS dari misalkan KPPS satu ini masih 7 orang utuh yang satunya tinggal 4 orang maka yang 1 atau 2 bisa digeser ke TPS terdekat ini yang cara kedua. Tapi sampai hari ini kita masih belum melakukan itu, karena memang masih belum terlalu banyak atau belum kita temukan, satu TPS sampai ada tiga KPPS yang reaktif, jadi rata-ratanya satu-satu bahkan sebagian besar juga tidak ada," terang Anam.

"Jadi jangan dilihat jumlah, tapi liat persentase. Kalau jumlah memang harus diperbandingkan dengan jumlah yang kita lakukan proses testing.  Kita melakukan testing terhadap 470.000 orang, data yang saya dapat, yang reaktif kurang lebih 10 sampai 15 ribuan yang reaktif itu juga belum tentu yang bersangkutan itu positif,"ujar dia.

Bagaimana dengan saksi? Anam menjelaskan kalau hal itu tidak diatur dalam regulasi PKPU. Dia hanya melakukan imbauan pada KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada untuk diteruskan pada Paslon agar saksi yang diturunkan benar-benar dalam kondisi sehat dan diupayakan dengan melakukan rapid test dengan hasil non reaktif. Namun demikian saat memasuki area TPS tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. (dev/ns)