Sahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, DPRD Sidoarjo Beri Sejumlah Rekomendasi ke Pemkab

Sidoarjo, HB.net - DPRD Sidoarjo mengesahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, di gedung DPRD setempat, Sabtu (12/8) malam.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tersebut serta para kepala OPD, sebanyak 45 anggota DPRD Sidoarjo yang hadir menyatakan setuju jika Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 itu menjadi Keputusan DPRD Sidoarjo.

"Kami tawarkan apa Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dapat disetujui?," tanya Ketua DPRD Sidoarjo H Usman dan dijawab "setuju" oleh anggota DPRD Sidoarjo yang mengikuti sidang paripurna tersebut. H Usman lalu mengetok palu sidang tiga kali sebagai tanda pengambilan keputusan.

Meski begitu sebelum mengesahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, DPRD Sidoarjo melalui Badan Anggaran (Banggar), menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi serta saran kepada Pemkab Sidoarjo. Rekomendasi itu dibacakan oleh juru bicara Banggar, M Agil Effendi.

Agil menyampaikan beberapa poin penting mengenai rencana anggaran tahun 2024. Anggaran pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 4,61 triliun. Sementara itu, anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,3 triliun. Sedangkan pembiayaan Rp 350 miliar.

Kata Agil, tahun depan adalah tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Sehingga APBD 2024 diarahkan untuk menuntaskan 17 program prioritas yang belum tercapai.

Karena itu, DPRD meminta pemkab meninjau ulang OPD yang bertanggung jawab melaksanakan program-program prioritas tersebut.  ''Sehingga dipastikan semua program tuntas tahun depan,'' cetus Agil.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD berharap penggunaan sistem online untuk pajak dan retribusi digencarkan. Sedangkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diperlukan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan gedung Galeri UMKM, sebagai sarana promosi produk UMKM Sidoarjo.

Banggar juga merekomendasikan ada dana khusus untuk memenuhi kebutuhan pemilu. Sedangkan di sisi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan penambahan program dan kegiatan untuk penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan.

Banggar juga berharap ada peningkatan alokasi anggaran  pada program jambanisasi dan pemberian makanan tambahan.  "Ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tandas Agil yang juga politisi Partai Demokrat.

Terkait rencana pembangunan Gedung Diagnostik RSUD Sidoarjo dengan mekanisme pembiayaan dari utang lembaga keuangan, setelah mendapatkan paparan dari RSUD Sidoarjo, kata Agil, DPRD Sidoarjo menyetujui dan menyepakati permohonan tersebut. "Namun kami juga meminta RSUD untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM)," tegasnya.

Terpisah, anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo menduduki jabatannya.

"Sehingga dalam Rancangan KUA-PPAS ini juga harus mencerminkan final visi-misi Bupati-Wakil Bupati, yakni 17 program prioritas apa saja yang sudah selesai," cetus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sidoarjo ini, Minggu (20/8).

Sehingga, kata Bangun, beberapa program yang belum dilaksanakan, bakal dilaksanakan dan dianggarkan dananya pada APBD tahun 2024. Program-program itu diantaranya, pembangunan Youth Center, peningkatan alokasi dana desa (ADD), dana operasional Rukun Tetangga (RT) serta pengoptimalan program 100.000 lapangan kerja baru.

Selain itu, pada tahun 2024 juga ditekankan program untuk mengurangi angka stunting, sesuai dengan program pemerintah pusat. "Pak Jokowi (Presiden RI) kan meminta agar kemiskinan ekstrim dilenyapkan, dimana hal itu identik dengan adanya keluarga stunting. Dan penyebab stunting diantaranya asupan gizi yang kurang dan sanitasi yang buruk," beber Bangun.

Karena itulah, beberapa rekomendasi Banggar DPRD Sidoarjo dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 salah satunya peningkatan alokasi anggaran program Jambanisasi dan pemberian makanan tambahan untuk bayi dan anak.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, dengan telah disepakatinya Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 tersebut, maka satu tahapan perencanaan penganggaran telah selesai. "Selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahap penyusunan rencana kerja oleh OPD," cetusnya saat sambutan dalam rapat paripurna tersebut.

Menurut Bupati Muhdlor, kerja yang sinergis antara DPRD Sidoarjo dan Pemkab, merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang kuat dan berimbang, guna mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan.(sta/ns)