Tak Mau Lagi Ada Proyek Gagal, Dewan Sambangi BPJP

Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Adanya poyek yang gagal di Kota Mojokerto tahun 2021 lalu jadi catatan dewan. Peristiwa ini lantas disikapi dengan digelarnya kunjungan kerja Komisi I DPRD setempat ke dua instansi teknis Pemkot Mojokerto, Senin (11/4). Ini untuk mendorong ritme kerja eksekutif.

Kedua instansi yang mendapat kunjungan Komisi I tersebut, yakni Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pembangunan (BPJP) dan Bagian Pemerintahan. "Kami nggak mau prosesnya itu seperti tahun kemarin. Cepat terus pekerjaannya," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Choiroiyaroh ditemui usai kunker di BPJP.

Sementara itu, Febriana Meldyawati, anggota komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan menambahkan, tujuan digelarnya sidak ke dua instansi tersebut. "Inti dari kunjungan kami ke BPJP dan Bagian Pemerintahan adalah untuk mendorong agar proses lelang dipercepat. Tujuannya agar pekerjaan fisik bisa dilaksanakan lebih awal dan tidak berlarut-larut seperti tahun kemarin," Jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku prihatin dengan adanya proyek yang tak selesai. "Tahun lalu ada proyek yang tak selesai karena ditinggal kabur oleh pelaksananya, seperti alun-alun. Itu sangat tidak kita inginkan terjadi tahun ini," sesal Febrina.

Di BPJP, kehadiran para anggota Komisi I tersebut ditemui langsung oleh Kepala BPJP Muraji. Pertemuan tertutup di ruang kerja bagian Sekretariat Pemkot Mojokerto itu berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 10.00 WIB.

Muraji sendiri, usai menerima para wakil rakyat mengatakan, pihaknya telah menempuh sejumlah langkah strategis untuk mempercepat masuknya dokumen lelang dari instansi teknis.

"Progres pengajuan lelang di kota itu bagus. Biasanya kan antara Mei-Juni. Sekarang maju awal. Januari, kita sudah mengajari satker teknis untuk memasukkan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Sehingga awal Maret dokumen sudah mulai masuk. Terutama proyek-proyek gajah," paparnya panjang lebar.

Mantan sekretaris DPUPR tersebut mengungkapkan penerapan skala prioritas proyek. "Kenapa proyek gajah harus lebih awal karena waktunya panjang. Beda dengan proyek kecil-kecil, " ujarnya.

Agar program lelang dini ini lebih efektif, BPJP tiap bulan menggelar rapat evaluasi. "Setiap bulan kita evaluasi. Kita mesti mengingatkan instansi teknis agar tidak molor," Imbuhnya.

Sampai awal April, pihak BPJP sudah berhasil melelang proyek prestius pelebaran Jalan Empunala senilai Rp 101 miliar. “Lainnya proses perencanaan. Target lelang akhir Juni nanti. Kendala biasanya revisi dokumen perencanaan dari instansi teknis, " tuturnya.

Tahun ini Pemkot Mojokerto bakal menggelar sepuluh proyek prioritas. Kesepuluh proyek tersebut, yakni pelebaran Jalan Empunala sepanjang 2 km dengan nilai proyek Rp 101 miliar, pembangunan sky walk Rp 10 miliar, lanjutan gedung dewan Rp 10 miliar, dan saluran air Surodinawan Rp 4 miliar.

Lantas pembangunan pasar tematik Rp 4 miliar, rehab trotoar alun-alun Rp 3,6 miliar, pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedundung Rp 3,4 miliar. Juga, pembangunan saluran air di Kelurahan Wates Rp 3,2 miliar, pembangunan pasar hewan Rp 3 miliar, dan pembangunan lanjutan tugu alun-alun Rp 2,8 miliar. (yep/rd)