Target Penurunan Kemiskinan 2 Persen di Probolinggo
Wali Kota Aminuddin menargetkan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, penurunan persentase kemiskinan sebesar 2 persen.

Probolinggo, HB.net - Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengikuti kegiatan pembahasan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sosialisasi Aplikasi Singasari BPS, di Command Centre Kantor Wali Kota Probolinggo.
DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DTKS) milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Wali Kota Aminuddin menargetkan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, penurunan persentase kemiskinan sebesar 2 persen.
Dari capaian pada2024 sebesar 6,18 persen menjadi 6,18 persen. Merujuk pada data yang dirilis resmi oleh BPS, persentase kemiskinan Kota Probolinggo pada tahun 2019 sebesar 6,91 persen dan finish di tahun 2024 dengan persentase sebesar 6,18 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,73 persen yang dicapai selama 5 tahun.
“Tekad saya satu, menurunkan angka kemiskinan 2 persen. Tidak banyak daerah di Indonesia yang mampu menurunkan angka kemiskinan walau hanya 1 persen sekalipun. Terbukti Pemkot Probolinggo sudah berusaha maksimal tetapi ternyata 5 tahun ini hanya turun 0,73 persen. Alhamdulillah tekad kami didukung dengan adanya aplikasi Singasari, akan sangat membantu dan memudahkan pencapaian tersebut,” ujarnya.
Aminuddin mengapresiasi aplikasi Singasari yang dirancang secara khusus oleh BPS Jatim untuk mengintegrasikan berbagai data desa dalam satu platform yang efisien dan mudah diakses oleh stakeholder.
“Program-program kami memerlukan data yang valid. Sehingga kami berharap secepatnya aplikasi ini dapat kami gunakan di Pemerintah Kota Probolinggo. Ketika semua dapat direalisasikan dengan baik kami percaya dan optimis target penurunan persentase kemiskinan 2 persen dapat tercapai,” tandasnya.
Ina Dwi Lestari berharap melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, data sosial dan ekonomi yang diperoleh dapat disinkronkan untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kondisi masyarakat Kota Probolinggo secara umum.
“Data yang akurat dan update akan meminimalkan kesalahan dalam analisis kebutuhan pembangunan untuk mencapai efisiensi suatu perencanaan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan daerah,” katanya. (ndi/diy)