Tatanan Baru, Relaksasi Kredit UMKM Diminta Terus
Anggota Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin meminta pemerintah tetap menjalankan program relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM oleh bank BUMN saat berlakunya tatanan baru (new normal).
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Anggota Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin meminta pemerintah tetap menjalankan program relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM oleh bank BUMN saat berlakunya tatanan baru (new normal). “Me-reschedule cicilan, bukan pemotongan atau penghapusan. Sehingga tidak sampai membebani bank itu sendiri,” cetusnya, Minggu (7/6).
Politikus yang karib dipanggil Mas Iin ini menyatakan, tatanan baru di Indonesia tak ubahnya lari maraton. Napas perekonomian sekaligus penerapan protokol kesehatan, adalah ritme yang wajib dijaga. Syarat mencapai ritme itu, keselarasan peran pemerintah dan pelaku usaha, khususnya UMKM. “Sama-sama membutuhkan untuk geliatkan perekonomian yang lesu akibat dampak Covid-19,” tandasnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) setidaknya ada 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi terkena dampak Covid-19. Di satu sisi, UMKM tulang punggung dan penyangga utama ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun lalu, mencapai 65 persen atau sekitar Rp 2.394,5 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Lulusan The University of Melbourne, Australia ini menambahkan, relaksasi dan restrukturisasi kredit diharapkan dapat meringankan pelaku usaha. Dengan keringanan itu, diharapkan pelaku usaha semakin inovatif menyambut tatanan baru. Baik itu dari sisi produk dan marketing.
Per Mei 2020, lanjutnya, tercatat sekitar 8 juta UMKM atau sekitar 13 persen dari jumlah keseluruhan, sudah bergeser dari offline ke online. Dengan kata lain, digitalisasi UMKM sebuah keharusan. Tak hanya itu, literasi finansial UMKM juga aspek penting yang perlu dibenahi. (sta/rd)