Terima LKPJ 2022, Ketua DPRD Lamongan Soroti Penanganan Banjir dan Infrastruktur

Lamongan, HB.net  -  DPRD Lamongan selesai menggelar sidang paripurna dalam agenda laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2022, Senin (20/3/2023) lalu.

Rapat yang dihadiri anggota DPRD Lamongan, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), kepala OPD (organisasi perangkat daerah), dan camat itu dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD H. Abdul Ghofur.

Usai menerima LKPJ, Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur sempat menyoroti kinerja Bupati Yuhronur terkait infrastruktur dan penanganan banjir. Ia meminta LKPJ tersebut diperbaiki bila terdapat kekurangan.

"Kita sudah menerima LKPJ Lamongan 2022. Bbarang kali nanti ada kekurangan, akan kita sempurnakan untuk menjadi lebih baik lagi," katanya.

Meski LKPJ tahun anggaran 2022 sudah usai, namun dia tetap akan memberikan dorongan kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi terkait beberapa item yang belum diselesaikan.

"Terkait beberapa item yang belum terpenuhi itu, kita dorong untuk diperbaiki agar ke depan bisa lebih baik, termasuk soal penanganan banjir. Karena itu yang kini sedang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Selain memberikan dorongan agar lebih memfokuskan penanganan banjir dan infrastruktur, dia akan berkoordinasi dengan OPD setempat.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan bupati beserta OPD terkait untuk memfokuskan pada dua hal, yakni infrastruktur dan penanganan banjir," katanya.

Pada kesempatan itu, Yuhronur telah melaporkan LKPJ dengan memaparkan berbagai capaian indikator kinerja daerah di tahun 2022.

Capaian indikator kinerja daerah ini terdiri atas capaian indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun 2021-2026.

"Pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2022 sebesar 5,56 persen melampaui Provinsi Jatim dan nasional, gini ratio menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat menurun yakni pada angka 0,273, persentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 15.740 jiwa," katanya.

Untuk IPM-nya, lanjut Bupati Efendi, meningkat jadi sebesar 74,02 masuk kategori tinggi, indeks kualitas layanan infrastruktur sebesar 77,89 masih kategori baik, indeks kesalehan sosial terealisasi sebesar 86,77 melebihi target, indeks reformasi birokrasi meningkat dari B menjadi BB dengan nilai 70,02 menunjukkan tata kelola pemerintahan Lamongan sudah berlevel dunia.

Tidak hanya itu, nilai tukar petani pada tahun 2022 terealisasi sebesar 109,26 lebih baik dari tahun sebelumnya dan menunjukkan tingkat kesejahteraan petani terus meningkat, persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya sebesar 4,50 persen.

"Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,05 persen, indeks daya beli sebesar 0,748 meningkat, pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian meningkat, pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan meningkat, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan meningkat," ujar Pak Yes sapaan akrab bupati.

Persentase peningkatan realisasi investasi sebesar 27,76 persen menunjukkan semakin membaiknya perekonomian Lamongan, jumlah pengeluaran wisatawan terealisasi sebesar 462 milyar 810 juta 775 ribu 483 rupiah.

Kemudian untuk indeks pendidikan tahun 2022 sebesar 0,667 meningkat dibanding tahun 2021. Begitu juga dengan indeks kesehatan, indeks ketahanan daerah, indeks kepuasan masyarakat dan indeks SPBE yang masuk kategori baik.

SAKIP Lamongan yang tetap dalam predikat A, predikat opini BPK WTP (wajar tanpa pengecualian), maturitas SPIP level 3, dan presentase peningkatan desa mandiri yang juga meningkat.

"Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2022 ini juga dibarengi dengan berbagai apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan lembaga nonpemerintah. Rekomendasi dari DPRD juga sudah kita tindak lanjuti, yang salah satunya ini terkait pencarian atlet sejak dini hingga permasalahan jalan," tambahnya.

Terkait pendapatan daerah pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 3 triliun 63 miliar 580 juta 43 ribu 532 rupiah, terealisasi 2 triliun 948 miliar 921 juta 368 ribu 34 rupiah 83 sen atau tercapai 96,26 persen. Belanja daerah yang dialokasikan sebesar 3 triliun 381 miliar 346 juta 115 ribu 286 rupiah, terealisasi sebesar 3 triliun 188 miliar 128 juta 408 ribu 326 rupiah 7 sen atau 94,29 persen.

Begitu juga penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar 355 miliar 87 juta 500 ribu 325 rupiah, terealisasi 99,74 persen atau sebesar 354 miliar 152 juta 823 ribu 586 rupiah 90 sen.

Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan teralokasi sebesar 37 miliar 321 juta 428 ribu 571 rupiah dan terealisasi 26 miliar 200 juta 772 ribu 165 rupiah 10 sen atau sebesar 70,20 persen, sehingga pembiayaan netto yang direncanakan sebesar 317 miliar 766 juta 71 ribu 754 rupiah terealisasi sebesar 327 miliar 952 juta 51 ribu 412 rupiah 80 sen atau 103,21 persen. (qom/ns)