Tinjau Lahan Relokasi APG  Semeru, Gubernur Apresiasi Kecepatan Kerja dan Sinergi  Forkopimda

Nantinya, masing-masing keluarga akan mendapat bagian tanah kavling dengan ukuran 10x14 meter lengkap dengan bangunan ukuran 10 x 14 meter.

Tinjau Lahan Relokasi APG  Semeru, Gubernur Apresiasi Kecepatan Kerja dan Sinergi  Forkopimda
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di lokasi proyek hunian sementara.

Lumajang, HB.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kecepatan kerja Pemerintah dan Forkopimda Kabupaten Lumajang  dan pihak terkait dalam menyiapkan lahan relokasi untuk  membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak APG Semeru.

Hal tersebut disampaikan Khofifah  saat meninjau proyek hunian untuk setiap kepala keluarga yang rumahnya rusak berat di Kabupaten Lumajang, Rabu (5/1). Nantinya, masing-masing keluarga akan mendapat bagian tanah kavling dengan ukuran 10x14 meter lengkap dengan bangunan ukuran 10 x 14 m.

Khofifah menilai bahwa pengerjaan huntara ini sangat patut mendapat apresiasi. Pasalnya, dari proses perizinan hingga peletakan pondasi berjalan sangat cepat. APG Semeru terjadi tanggal 4 Desember  2021 sore hari. Hari ini tanggal 5 Januari 2022. Land cleaeing sudah selesei dan pemadatan sudah selesei 41 ha dari total 81 ha dengan kondisi siap dibangun.

"Kita semua harus memberikan apresiasi yang luar biasa. Saya sendiri tidak menyangka bahwa ada percepatan yang luar biasa dan penyiapan huntara ini mulai  dari proses perizinan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  land clearing juga sangat cepat hingga sekarang sampai pada proses pemadatan akhirnya siap bangun," tutur orang nomor satu di Jatim itu.

Sebagai informasi, huntara dan huntap yang akan dibangun merupakan tipe 60. Di mana, huntara akan dibangun di bagian belakang tanah kavling dengan luas bangunan  ukuran 6 x 4 meter. Sedang huntap akan dibangun di kavling bagian depan dengan ukuran 6 x 6 meter.

Khofifah menjelaskan, lahan yang akan dipergunakan untuk huntara dan huntap memiliki luas 81 Ha ini  berada di Desa Sumbermujur kecamatan Candipuro- Lumajang. Lahan tersebut berkapasitas tampung sebanyak 2000 rumah lengkap fasum, fasos serta fasilitas ekonomi.

Saat ini, lanjut Mantan Mensos RI itu, lahan tersebut sedang dalam proses penyiapan dibangun untuk huntara seluas 40 Ha. Nantinya, tahap II lahan yang akan diproses adalah seluas 41 Ha. Proses ini melibatkan Tim Kodim 0821 Lumajang,  Yon Zipur 10, BBWS Brantas ,  Polres Lumajang serta PUPR.

Selain itu, ada pula lahan di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo dengan luas 9,4 Ha. Saat  izinnya diproses pengajuan ulang karena ada pergeseran lokasi.

Huntara ini, terang Gubernur Khofifah, didesain dengan detail sehingga ketika selesai huntara ini bisa jadi kamar tambahan atau  dapur bahkan dalam site plan relokasi inin akan ada fasilitas ibadah, pendidikan, ekonomi bahkan  GOR. Hasilnya, huntara ini akan menjadi prototype bagi huntara-huntara di daerah  lain.

"Selain itu, huntara ini akan bisa menggerakkan ekonomi para penghuni di sini karena ada sektor  ekonomi yang disiapkan sesuai dengan kultur masyarakatnya yaitu berkebun, bertani dan beternak. Di mana, akan ada peternakan yang disiapkan di area ini," jelasnya.

Insya Allah jika semuanya selesei akan menjadi smart village atau Bumi Semeru Damai. Saat ini juga sedang dibangun akses jalan, saluran air serta aliran listrik.  "Dan yang lebih penting lagi area ini jauh dari aliran lahar dingin  maupun awan panas guguran Semeru" ungkap Khofifah.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengapresiasi dukungan Gubernur Khofifah. Ia mengaku, sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten berjalan harmonis sehingga evakuasi dan perbaikan dapat berjalan cepat.

"Terima kasih saya haturkan sedalam-dalamnya untuk Gubernur kita yahg tercinta. Berkat dukungan dan kerjasama kita semua, Alhamdulillah upaya-upaya yang kita lakukan untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan cepat," tutupnya.Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bakorwil Jember, Kalaksa BPBD Prov. Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim, Kepala Dinas PR KP dan CK Prov. Jatim, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jatim, serta Dinas Sosial Prov. Jatim. (dev/ns)