Transportasi Publik Terintegrasi di Gerbangkertasusila Mendesak

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima dokumen akhir rancangan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Gerbangkertasusila Plus (GKS+) meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Tuban-Bojonegoro-Jombang. Rancangan ini diserahkan oleh perwakilan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank berupa buku laporan cetak oleh Olaf Goerke. Penyerahan dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/7).

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy optimistis SUMP GKS+ ini menjadi dasar panduan komprehensif untuk pembangunan mobilitas yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan kabupaten-kota setempat.

Adhy mengatakan, penyusunan dokumen SUMP merupakan salah satu upaya meningkatkan layanan mobilitas masyarakat dengan memadukan berbagai rencana transportasi publik di GKS+.  "Laporan SUMP yang dicita-citakan akhirnya selesai dan akan menjadi dasar dalam mendetailkan master plan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah gerbangkertasusila plus," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, target selanjutnya pelaksanaan SUMP adalah proses implementasi. Dari hasil kajian SUMP ini, Adhy menyampaikan, apabila seluruh rencana terlaksana, maka ada beberapa manfaat bagi masyarakat Jatim. Antara lain, panjang layanan umum 700 km berbasis jalan, rel, dan air.

Lebih lanjut, juga terdapat 25 intermoda HUN penting, pengguna angkutan umum naik hingga 3,5 kali lipat, kemacetan lalu lintas berkurang 64 persen dan tersedia 9 potensi area pengembangan berbasis transit serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 38 persen.

Adhy menambahkan, Gerbangkertasusila merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Ia menyebut kontribusi wilayah GKS+ terhadap perekonomian Jatim mencapai 53,5 persen.  Sedangkan mobilitas di wilayah GKS+ mencapai 10,55 juta per hari yang mana 49 persen total komuter di wilayah GKS+ berasal dari perjalanan komuter dari Kota Surabaya. 

Mengenai perlintasan sebidang, kata Adhy, merupakan kewajiban Pemprov Jatim dan sudah dilakukan pembiayaan dan memberikan bantuan kepada kabupaten kota yang mengalami kesulitan finansial.  "Kami mohon Kemenhub dan Bappenas untuk mengalokasikan agar kabupaten dan kota yang sulit bisa menyelesaikan sehingga project juga terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suharto mengucapkan terima kasih terselesaikannya dokumen untuk menjadi rujukan langkah berikutnya.  "Dokumen ini secara prinsip sudah diselesaikan," katanya.

Ke depan, upaya menyelesaikan angkutan massal yang terintegrasi dengan berbagai moda akan mendorong kota lain di Indonesia untuk bisa mencontoh Surabaya.  "Mudah-mudahan kota lain belajar integrasi dan pendanaan APBD di bidang angkutan umum," ungkapnya.

Deputi Sarana Prasarana Bappenas Ervan Maksum mengaku, SUMP tidak sekadar menjadi rujukan dalam mengembangkan transportasi, melainkan menjawab persoalan urban planning yang harus selaras seperti masalah sampah, air, dan sanitasi. Sebab, penting untuk menyelaraskan tata ruang dan transportasi publik.

"Terima kasih kepada Pemprov Jatim sudah menjadi contoh terkait konsep di Jatim dengan mengoptimasi rel yang ada dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penunjang perumahan pemukiman sehingga menghasilkan perencanaan dengan baik," ucapnya.(dev/rd)