Usai Retret, Wali Kota Gelar Silaturahmi bersama Forkopimda

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Usai menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengawali hari pertama kerja dengan silaturahmi dan doa bersama, serta menyantuni 50 anak yatim piatu di Balai Kota, Sabtu (1/3).

Dalam kesempatan ini, turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pengusaha.

Wali kota mengatakan, di momen awal Ramadan kali ini ingin menyelaraskan visi-misi program pembangunan Kota Surabaya selama lima tahun ke depan bersama masyarakat. Menurutnya, dalam membangun kota tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan wali kotanya saja, akan tetapi juga harus dilakukan bersama seluruh masyarakat Surabaya.

“Jadi hari ini saya memang memulai untuk menyamakan cara berpikir visi-misi dengan menyantuni anak yatim, tapi sebenarnya itu adalah berbagi. Karena apa? Kota ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada peran masyarakat,” kata Eri.

Ia menyampaikan, pada hari pertama kerja, dirinya ingin mengajak warga yang mampu untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk membantu warga yang kurang mampu. “Saya berharap itu (warga) yang mampu mau menyumbangkan hartanya, untuk disumbangkan kepada orang yang tidak mampu, dan akan saya gerakkan setelah hari ini bekerja,” ujarnya.

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri itu mengungkapkan, anggaran pemkot senilai Rp 12 triliun tidak cukup jika hanya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Sebab, ia menyebutkan, pemkot memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan selama lima tahun ke depan.

Cak Eri mencontohkan, seperti halnya penanganan banjir di Surabaya. Setelah warga diminta untuk mengusulkan titik rawan banjir, jika seluruhnya dikerjakan menggunakan anggaran pemkot, biaya yang dialokasikan untuk penanganan banjir bisa mencapai sekitar Rp 9,3 triliun. Selain itu, juga ada usulan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) bisa mencapai kurang lebih Rp 2 triliun dan bantuan kesehatan mencapai Rp 1,4 triliun.

“Kemudian ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, itu kalau ditotal seluruhnya bisa mencapai Rp 286 miliar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang didahulukan yang mana? Sehingga harus ada yang namanya skala prioritas. Maka dari itu, saya berharap warga yang mampu itu mau menyumbangkan hartanya untuk orang yang tidak mampu,” jelasnya.

Rencananya, ia akan menyampaikan visi-misi program pemkot  lima tahun ke depan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya pada Senin (3/3). Harapannya, setelah disampaikan visi-misi tersebut, akan muncul skala prioritas yang akan dikerjakan pemkot bersama DPRD Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Saya yakin, dengan model seperti itu, lima tahun ke depan masyarakat Surabaya menjadi lebih sejahtera. Itu akan saya sampaikan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang berbicara tanpa ada data,” pungkasnya. (ari/rd)