Walikota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan sambutan.

Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto pada tahun 2021 tercatat sebesar 78,43 persen. Angka tersebut jauh melesat dibandingkan capaian secara nasional (72,14 persen) maupun Jawa Timur (72,29 persen).

Mendapati pencapaian tersebut, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari tidak memungkiri bahwa kerja sama berbagai pihak berperan dalam mewujudkan hal tersebut.

“Kulo, panjenengan mboten namung kerja, repot, tapi tidak ada hasil. Pemerintah pusat bisa melihat, apa yang kita upayakan ini ada hasil yang terukur,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu pada forum sosialisasi petunjuk teknis dana BOS dan penguatan peran bunda PAUD di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (21/3).

Ia menyebut bahwa IPM adalah bukti konkret ikhtiar dan kerja keras yang telah dilakukan. Mengingat pengukuran tersebut dilakukan oleh pusat, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi di dalamnya. Di antaranya terdapat indeks kesehatan, pendidikan, serta daya beli. 

Meski sudah mencapai IPM yang terbilang tinggi, Ning Ita tidak ingin pihaknya lengah. Ke depan, ia  mengharapkan “program keroyokan”, sebutan program yang melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, akademisi, perguruan tinggi, dan masyarakat, semakin banyak dimunculkan.

“Kita masih ada PR. Tujuan pembangunan nasional adalah mencetak generasi emas 2045. Maka tujuan tersebut harus di-break down untuk program di daerah. Untuk ikut mewujudkan tujuan besar tersebut kita tidak bisa kerja masing-masing, kita harus menghilangkan ego sektoral,” tuturnya.

Di hadapan para peserta yang hadir dari bidang pendidikan dan kesehatan tersebut, walikota menjelaskan lebih lanjut bagaimana dua hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto. Dari segi kesehatan, SDM yang berkualitas itu yang memiliki usia harapan tinggi, sehat dan produktif.  Sementara, pendidikan penting untuk menciptakan SDM yang berkarakter dan berdaya saing.

Ia lantas menyimpulkan bahwa setiap pihak memiliki tugas yang sama, meskipun dengan kewenangan yang berbeda.  “Kita semua memiliki tanggung jawab bagaimana mengantarkan dan menyiapkan anak-anak yang akan menggantikan posisi kita  saat ini, agar memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari kita untuk di masa depan,” pungkasnya. (ris/rd)