21 Pejabat Fungsional BKKBN Jawa Timur Dilantik Virtual

SURABAYA,  HARIANBANGSA.net - Sebanyak 21 pejabat di lingkup Kantor Perwakilan Badan KependudukanKeluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, mengikuti pelantikan secara virtual di Gedung Pertemuan Lestari, Kantor BKKBN Jatim, Jumat (17/7) siang.

Pelantikan yang dipimpin Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo SP OG(K) itu, berdasar pada Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 1823 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan.

Hasto Wardoyo mengungkapkan, ada dua perubahan besar yang terjadi. Yakni perubahan struktur atau SOTK diikuti dengan perubahan atau transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

"Karena itu, tentu ini adalah perubahan yang tidak sederhana. Perubahan yang sifatnya kompleks dan membawa dampak yang luas kepada kinerja kita semuanya," ungkap Hasto yang berada di auditorium kantor BKKBN pusat.

Pejabat fungsional yang dilantik kali ini, berjumlah 671 orang, baik yang ada di BKKBN pusat maupun provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari pejabat ahli madya sebanyak 149 orang dan pejabat fungsional ahli muda sebanyak 522 orang,  dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional. "Selain pejabat fungsional yang dilantik hari ini, masih ada 298 orang atau jabatan dalam proses validasi di Kemenpan-RB yang nanti akan kami lantik pada tahapan berikutnya," ujarnya. 

Selain melantik pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, lanjut Hasto, juga ada 2 Pejabat Fungsional Inpassing serta 10 Jabatan Struktural Administrasi sebagaimana SOTK yang baru.

“Saya sebagai kepala BKKBN, secara resmi melantik pejabat baru di lingkup kerja BKKBN. Saya percaya pejabat baru bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang diembannya,” tegas Hasto.

 Kaper BKKBN Jatim Sukaryo Teguh Santoso mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menjelaskan, ada dua makna besar dalam hal masalah ini. Makna besar untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik, cepat, dan lebih fokus. Makna besar yang kedua, peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, seperti dalam bentuk kenaikan pangkat yang lebih cepat. Karena didukung kinerja fungsionalnya. "Saya berharap kepada para pejabat untuk lebih fokus pada kegiatan fungsional supaya bapak ibu bekerja lebih profesional. Ke depan, kami sangat ingin memberikan imbalan yang sesuai dengan jerih payah ASN, yaitu dalam bentuk tunjangan kinerja. Dengan harapan akan ada peningkatan melalui jabatan fungsinal ini," harapnya.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jatim Sukaryo Teguh Santoso berharap, dengan penyederhanaan birokrasi tersebut, produktivitas organisasi semakin baik. "Kita tentu berharap dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini, produktivitas organisasi semakin baik, semakin lentur menyesuaikan dengan perkembangan zaman," harapnya.

Teguh melanjutkan, perlu menyesuaikan dengan alam ke fungsional. Fungsional itu cirinya birokrasi yang mandiri tapi produktif. "Jadi, kalau misalnya dia tidak produktif, saya yakin kenaikan pangkat juga akan mengalami kesulitan," ujarnya mencontohkan.

"Artinya apa, BKKBN akan menyesuaikan dengan kinerja. Yang kedua, bagaimana kita untuk lebih dikenal lagi. Ya, tentu pendekatan-pendekatan sosialisasi advokasi itu terus kita kerjakan. Kawan-kawan jaringan media ini juga tidak bisa kita lepaskan. Kita akan terus lakukan upaya sosialisasi," sambungnya.

Selain itu, menurut Teguh, pendekatan kepada masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat itu juga harus ditingkatkan. "Apalagi, perwakilan BKKBN Jawa Timur tahun ini kita harapkan bisa mencapai yang sudah ZI (Zona Integritas).  WBK ini menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani," pungkasnya.

Turut hadir secara virtual, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo yang juga memberikan sambutan. Ia berpesan kepada para pejabat yang dilantik, bahwa sebagai ASN harus tegak lurus, taat kepada pimpinan serta mengikuti kerja secara profesional. (ian/ns)