Aksi Tolak Pilkades Serentak di DPRD Pamekasan, Massa dan Polisi saling Dorong
Abdus Marhen menambahkan, masyarakat mendukung kepentingan negara yang paling besar yaitu pemilu karna hari ini sudah mulai masuk kepada tahapan pemilu.
Pamekasan, HB.net - Ratusan masyarakat yang tergabung dari Famas (Front Aksi Massa) dan BMM (Barisan Masyarakat Merdeka) demo di kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pamekasan. Mereka menolak pelaksanaan pilkades 2023, Rabu (8/3/2023)
Massa aksi juga meminta DPRD, khususnya komisi I untuk membatalkan rencana pelaksanaan pilkades, karna masalah anggaran yang tidak tersedia dan diduga ada kepentingan pribadi.
Korlap aksi Abdus Marhen mengatakan, 15 desa dalam aksi ini menolak pelaksanaan pilkades 2023 hingga selesai Pemilu 2024, bahkan pernytaan yang diberikan komisi I, Alimaskur dinilai bohong.
"Sebanyak 15 desa yang menyatakan pelaksanaan pilkades itu hari ini menolak, jadi saya pikir pernyataan Alimaskur itu bohong," jelasnya.
Abdus Marhen menambahkan, masyarakat mendukung kepentingan negara yang paling besar yaitu pemilu karna hari ini sudah mulai masuk kepada tahapan pemilu.
"Selain itu kita juga mempertanyakan, mampu apa tidak melaksanakan atau mendanai pilkades, pemilu pilkada?," Tanya dia.
Dalam aski demo itu, massa juga terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang memaksa untuk masuk ke dalam kantor DPRD Pamekasan karena tidak ditemui anggota Komisi I yang menangani pilkades. Massa justru ditemui anggota komisi IV yang tidak memibdangi sehingga tidak ada hasilnya. (err/ns)