Anggaran Pemkab Sidoarjo Harus Prorakyat Miskin

Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Kenaikan harga BBM berdampak di masyarakat. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM di masyarakat.

"Perlu ada kolaborasi dan sinergitas dalam hal ini Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat terkait dampak kenaikan harga BBM ini. Karena kenaikkan harga BBM ini menyangkut hajat hidup masyarakat, maka jika ada persoalan atau dampak dari kenaikan BBM jangan sampai ada saling lempar tanggung jawab," kata Adam Rusydi Selasa (6/9).

Adam Rusydi berharap Pemkab Sidoarjo mengambil langkah strategis dalam penggunaan anggaran APBD-nya pasca kenaikan harga BBM. Pemkab Sidoarjo harus prioritaskan peningkatan anggaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang sosial. Menurutnya, peningkatan anggaran di ketiga bidang itu sangat penting selain infrastruktur di Kota Delta.

"Pemkab Sidoarjo harus pro poor budgeting dalam APBD. Pro poor budgeting merupakan kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar kami instruksikan di DPRD Sidoarjo berperan untuk mengawal atau intervensi anggaran APBD Pemkab Sidoarjo harus benar-benar pro poor kepada masyarakat," kata Adam Rusydi

Menurut Adam, peningkatan anggaran untuk bidang pelayanan kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM) harus ditingkatkan pemerintah daerah. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai wujud pemerataan sekaligus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sidoarjo.

"Pelayanan fasilitas kesehatan dan JKMM yang sudah ada harus terus ditingkatkan. Tentu harus menjadi salah satu prioritas Pemkab Sidoarjo pada PAPBD tahun 2022 dan APBD 2023," ungkapnya.

Selain kesehatan, anggota DPRD Jatim Komisi E ini juga berharap peningkatan anggaran di bidang pendidikan. Terkait bidang pendidikan, pemerintah daerah harus mengedepankan skala prioritas penggunaan APBD-nya, dengan mengutamakan gedung sekolah yang kondisinya rusak berat untuk segera dilakukan perbaikan.

“Kemudian sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh sekolah juga harus diakomodir. Siswa dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah harus diperhatikan. Jangan sampai ada anak putus sekolah di Sidoarjo akibat kurang biaya," jelasnya.

Permasalahan kesejahteraan guru, guru honorer yang belum diangkat sebagai PNS atau ASN, juga harus menjadi perhatian. Pasalnya, masa depan bangsa sangat bergantung kepada guru.

Di bidang sosial, Adam Rusydi berharap ada program bantuan sosial bagi masyakat miskin yang belum ter-cover PKH dan BPNT, pelaku UMKM skala mikro, buruh nelayan, buruh tani, dan masyarakat yang ter PHK di lingkungan kerja.(cat/rd)