Anggota DPR RI Ingatkan, Pinjaman Dana PEN Jangan Jadi Beban Rakyat

Menurutnya, selain tidak membebani rakyat, pinjaman tersebut juga diharapkan tidak membebani kepala daerah di Bumi Sholawat yang akan datang.

Anggota DPR RI Ingatkan, Pinjaman Dana PEN Jangan Jadi Beban Rakyat
Anggota DPR RI dari FPKB, Ir. HM. Nasim Khan.
Anggota DPR RI Ingatkan, Pinjaman Dana PEN Jangan Jadi Beban Rakyat

Situbondo, HB.net - Langkah Pemerintah Kabupaten (pemkab) Situbondo mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar diharapkan tidak membebani rakyat.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI Nasim Khan dari partai kebangkitan bangsa (PKB). Menurutnya, selain tidak membebani rakyat, pinjaman tersebut juga diharapkan tidak membebani kepala daerah di Bumi Sholawat yang akan datang.

"Jangan sampai pinjaman PEN ini membebani rakyat dengan warisan hutang, dan juga membebani kepala daerah yang akan datang, kecuali terus berlanjut," kata Nasim Khan, Minggu (8/8).

Untuk itu, terkait pinjaman tersebut, Pemkab Situbondo harus membahasnya secara utuh dan menyeluruh. Diantara yang perlu dibahas adalah peruntukan, jangka waktu dan kemampuan membayar bunganya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Situbondo.

"Saya yakin masyarakat bersama teman-teman FPKB di Situbondo akan mendukung kebijakan pinjaman dana PEN ini kalau dibahas bersama. sehingga jelas peruntukan dan manfaatnya," ujar Nasim. 

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun meminta supaya seluruh komponen masyarakat Situbondo, terutama pihak yang berwenang seperti KPK, BPK, Kejaksaan, dan TNI/Polri mengawal dan mengamankan seluruh program pemkab Situbondo, termasuk program dana PEN sesuai dengan amanah dan fungsinya masing-masing. 

"Kami semua juga akan melakukan sinergisitas, tugas dan fungsi pengawasan  masing-masing baik legislatif di daerah sampai ke pusat," ungkapnya. 

Legislator yang terpilih dari dapil III Jawa Timur (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) ini berharap, Kedepan masyarakat bersama Pemkab Situbondo harus saling bersinergi, tidak ada lagi sekat politik pilkada/pemilu, kepentingan golongan dan bisnis, serta kepentingan yang lainnya. 

"Saya yakin rekan-rekan legeslatif, eksekutif dan masyarakat mulai cerdas melihat segalanya. Karena program pemerintah sudah cukup kita kawal dengan benar agar tepat sasaran. Ya kalau bilang kurang ngak akan ada cukupnya," pungkasnya. (mur/diy)