Anggota KPPS Meninggal, DPRD Surabaya Berharap Pemkot Perhatikan Biaya Pendidikan Anak Almarhum

Surabaya, HB.net - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti berharap Pemerintah Kota (Pemkot) setempat memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak almarhum Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 42, Kelurahan Ngagel Rejo, Joko Budiono (52).

"Pendidikan dari anak-anak almarhum ini agar bisa diperhatikan," kata Reni.

Reni menyebut almarhum Joko Budiono memiliki tiga anak dan salah satunya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta di Kota Surabaya.

Berdasarkan keterangan dari istri almarhum yang ditemuinya, pada Sabtu (17/2), kata Reni, biaya pendidikan perkuliahan atau UKT yang harus dibayarkan sebesar Rp8 juta per semester.

"Anaknya masih semester empat. Ibunya tidak bekerja, jadi bisa dibantu untuk keringanan," ujarnya.

Sembari menunggu langkah Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, Reni mengatakan sudah berkomunikasi dengan pihak kampus agar putra almarhum Ketua KPPS Joko Budiono bisa mendapatkan keringanan biaya UKT.

"Saya kemarin sudah komunikasi dengan salah satu dosen, tetapi nanti tetap anaknya ini saya minta untuk membuat surat pengajuan keringanan kepada kami," ucapnya.

Reni menyatakan untuk kedua anak almarhum yang duduk di bangku SMA dipastikan bisa melanjutkan pendidikannya.

Lebih lanjut, untuk anak Joko Budiono yang masih mengenyam pendidikan di bangku SMA mendapatkan intervensi melalui program Beasiswa Pemuda Tangguh dari Pemkot Surabaya.

"Kemudian yang SD juga sudah terpantau dan dibantu," ujarnya.

Selain bantuan pada pendidikan anak-anak mendiang Ketua KPPS TPS 42, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Reni meminta Pemkot melalui kelurahan setempat bisa memberikan bantuan berupa pemberdayaan ekonomi bagi istri Joko Budiono.

"Karena selain mengeluhkan biaya pendidikan, juga ada kebutuhan sehari-hari. Jadi solusi harus dipikirkan untuk membantu untuk sumber pendapatannya," katanya.

Selain itu, Reni Astuti berharap kejadian serupa, yakni meninggalnya anggota KPPS tidak terulang lagi di agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) 2024.

Oleh karenanya, dia berharap pengecekan kesehatan kepada para calon ketua dan anggota KPPS bisa lebih detail.

"Mungkin nanti kalau pilkada tidak banyak surat suaranya dan saya rasa lebih singkat, tetapi tetap skrining kesehatan harus detail," ucap dia.

Tak hanya itu, simulasi pelaksanaan pemungutan suara harus rinci, sehingga bisa memberikan gambaran estimasi penyelesaian tugas KPPS.

"Simulasi perlu dilakukan untuk mengetahui rentang waktunya, lalu kalau waktunya istirahat maka istirahat jadi petugas tidak terlalu memforsir, semoga tidak terjadi lagi," tuturnya.

Sebagaimana yang diketahui, Ketua KPPS di TPS 42 Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Joko Budiono meninggal dunia, pada Jumat (16/2), pukul 08.30 WIB.

Almarhum sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya lantaran mengalami sakit dan tak sadarkan diri saat proses perhitungan suara, pada Rabu (14/2).

Di sisi lain, secara umum Pemilu 2024 yang mencakup pemilihan Capres-Cawapres, DPD, DPR-RI, DPRD I, dan DPRD II pada pada 14 Februari lalu di Surabaya berlangsung aman, tertib dan terkendali.

Arif Fathoni, Ketua Komisi A DPRD Surabaya bidang hukum dan pemerintahan, usai pesta demokrasi 5 tahunan yang baru saja berlangsung, masyarakat diharapkan kembali bersatu dan bergotong royong demi kemajuan bangsa. Setelah sebelumnya terbelah sesuai pilihan paslon masing-masing.

“Agar energi bangsa bisa digunakan untuk membangun Indonesia dalam menyongsong Indonesia emas 2045 mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, Pemilu 2024 telah terlaksana dengan sukses. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Bahkan menurutnya fenomena pemilu kali ini mencerminkan peningkatan kualitas demokrasi.

“Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan pemilu di kota Surabaya berlangsung dengan baik, karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan,” kata Arif.

Dia juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilu 2019. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan peningkatan kualitas demokrasi.

Proses pemungutan suara di salah satu TPS di Surabaya pada 14 Februari 2024

Arif Fathoni menegaskan bahwa kendala seperti tertukarnya kertas suara dapil kota merupakan masalah teknis yang terjadi dari pemilu ke pemilu.

“Itu bukan potensi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga secara umum KPU Kota Surabaya dan Bawaslu, didukung oleh Forkompinda, sudah bekerja dengan baik menyiapkan pemilu 2024 ini,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya, ia mengimbau pendukung semua paslon untuk tetap tenang. Ia meminta agar semua pihak menantikan hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU RI pada Maret mendatang.

Dia beharap, sembari menunggu hasil rekapitulasi resmi yang akan disampaikan KPU RI Bulan Maret mendatang, semua pihak memanjatkan syukur kepada Tuhan YME lantaran pemilu berlangsung dengan tertib.

Menurutnya, sudah saatnya masyarakat Surabaya bersatu kembali sebagai sebuah bangsa. “Agar energi bangsa bisa digunakan untuk membangun Indonesia dalam menyongsong Indonesia emas 2045 mendatang,” ujar dia.( lan/ns)