Dinsos Jatim akan Revitalisasi Semua UPT

SURABAYA,  HARIANBANGSA.net - Dinas Sosial Provinsi Jatim akan melakukan revitalisasi terhadap semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Jatim. Tak hanya secara fisik. Revitalisasi itu juga dilakukan secara nonfisik. Rencana revitalisasi itu terungkap dalam rapat koordinasi UPT yang berlangsung di kantor Dinsos Jatim, Senin (3/8).

"Saya ingin revitalisasi UPT dilakukan secara fisik dan nonfisik, yakni dengan pengembangan potensi klien UPT," kata Kadinsos Jatim, Dr Alwi, Selasa, (4/8).

"Dinsos Jatim hanya sebatas menyampaikan usulan untuk revitalisasi secara fisik. Saat ini ada tiga UPT Dinsos Jatim yang telah ditinjau Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Mudah-mudahan bisa segera terwujud," lanjut dia.

Untuk revitalisasi UPT Dinsos Jatim secara nonfisik, Alwi ingin mengembangkan potensi klien melalui peningkatan sarana dan tutor. Ia mencontohkan, seperti pelatihan servis motor. Selama ini, yang dipakai latihan adalah motor yang di pasaran sudah tidak ada. Akhirnya, klien sulit menerapkan ilmunya saat terjun ke lapangan.

"Saya juga pun mengusulkan agar pelatihan yang diberikan kepada para klien adalah pelatihan yang memiliki pangsa pasar luas, seperti, reparasi AC, tata boga, dan pelatihan lain yang disesuaikan dengan SDM yang dimiliki," terang mantan Kepala Bakorwil Pamekasan ini.

Dia pun meminta agar kepala UPT meningkatkan inovasinya dalam upaya pengembangan skill klien. Sebab, jika skill yang diberikan kurang memberi manfaat, maka klien tidak akan bisa mengembangkan keterampilannya karena pasarnya sangat samar.

Untuk pengembangan sarana dan tutor, Alwi menyampaikan bisa bersinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Jadi, untuk revitalisasi fisik kita andalkan APBD, sedangkan non fisik bisa non-APBD. Yang penting semua bekerja sama dan berkolaborasi," tegasnya.

Alwi juga memaparkan beberapa program prioritas Dinsos Jatim pada 2021. Di antaranya, perluasan PKH Plus. Saat ini PKH Plus dilaksanakan di 10 kabupaten/kota dan menelan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk biaya operasional pendamping PKH. Ia mengusulkan menjadi 15 kabupaten/kota dengan target 50 ribu lansia dan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk biaya operasional pendamping PKH.

Kedua adalah program Kelompok Usaha Bersama atau Kube. Saat ini juga masih dilaksanakan di 10 kabupaten/kota dengan target 920 keluarga penerima manfaat (KPM) dan besaran anggaran sebanyak Rp 2,7 miliar untuk biaya operasional pendamping Kube.

Dinsos mengusulkan perluasan di 15 kabupaten/kota dengan target sasaran 1.320 KPM dan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk biaya operasional pendamping Kube. "Dinsos Jatim juga meneruskan target program ibu gubernur bahwa Jatim Bebas Pasung 2024. Jadi, pada 2021 kita melaksanakan kegiatan bebas pasung dengan target 200 orang," pungkasnya. (sby1/ns)