Dipimpin Ketua DPRD Gresik, Komisi I dan II, Rapat Gabungan dengan Manajemen JIIPE

Gresik, HB.net - Dipimpin Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, dua  komisi yakni Komisi I (membidangi pemerintahan dan hukum), dan Komisi II (membidangi pendapatan),  mengadakan rapat gabungan dengan manajemen Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE), Senin (1/11/2021).

Rapat di ruang rapat komisi I, dan II, hadir Ketua ATR/BPN  Gresik Asep Heri, Plt Kepala DPMPTSP AM Reza Pahlevi, perwakilan BPPKAD, Satpol PP, Bappeda, dan JIIPE.

Abdul Qodir  menyatakan, bahwa rapat gabungan dengan mengundang manajemen JIIPE untuk mempertanyakan berbagai hal, mulai soal tanah, status tanah, pendapatan, tenaga kerja, UMKM dan lainnya.

Menurut dia, ahan yang akan dibebaskan JIIPE seluas 2.161 hektar, dari total 3000 hektar yang direncanakan untuk kawasan.

"Dari lahan seluas itu yang sudah dikuasai 1.328 hektar," katanya.

Dikatakan, dari lahan yang dikuasai seluas itu, berada di Desa  Manyarejo, Kecamatan Manyar sebanyak 30 sertifikat, dengan luas lahan  180,27 hektare. Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar  sebanyak 71 sertifikat dengan luas lahan 126,55 hektar. Dan, Desa Manyar Sidorukun, Kecamatan Manyar sebanyak  200 sertifikat dengan  luas lahan  650, 09 hektar.

"Sehingga, total keseluruhan sebanyak  301 sertifikat, dengan  luas lahan 956,91 hektare," bebernya.

Saat ini, lanjut Abdul Qodir, JIIPE telah memanfaatkan seluas  347 hektar,  yang telah dibangun baik untuk jalan, pabrik, kantor, dan lainnya.

Untuk segi pendapatan, JIIPE telah berkontribusi untuk pendapatan sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak tahun 2014 hingga sekarang sebesar Rp  132 miliar.

Anggota Komisi II, Faqih Usman saat mempertanyakan pendapatan yang masuk di BPPKAD dari JIIPE.SYUHUD/HB.

"Kemudian, ada tambahan Rp 58 miliar sehingga total Rp 190 miliar. Sementara untuk pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2P) dari target 100 persen baru masuk 25 persen," terang Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik.

Qodir berharap, keberadaan JIIPE bisa memberikan sumbangsi besar fiskal (keuangan) daerah. Sebab, JIIPE merupakan salah satu objek pendapatan yang diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah (PD). Qodir juga berharap JIIPE bisa memberikan kontribusi terhadap ketenagakerjaan, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang masih berkisar 8 persen lebih.

"Di pondok pesantren (ponpes) banyak anak-anak yang memiliki tenaga trampil yang bisa direkut. Keberadaan JIIPE ini target kami sama seperti Pak Presiden Joko Widodo, juga golnya soal tenaga kerja. Kami juga berharap JIIPE bisa gandeng UMKM di Gresik dalam kebutuhan makanan," sambung dia.

Ketua Komisi I, Jumanto menyebutkan, bahwa di JIIPE saat ini sudah ada 8 perusahaan yang beroperasi. Diharapkan jumlah perusahaan yang masuk dan beroperasi terus bertambah. Karena itu, Jumanto  meminta kepada Badan Pendapatan Pengeloaan Keungan dan Aset Daerah (BPPKAD), dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  dalam membidik pandapatan agar difokuskan yang besar.

"Jangan yang kecil-kecil saja yang digarap. Yang besar-besar seperti JIIPE ini juga harus. digarap," pintanya.

Kepala ATR/BPN Gresik, Asep Heri mengaku siap membantu JIIPE dalam pengurusan sertifikat. Sebab, semakin banyak lahan JIIPE yang tersertifikat, maka juga akan berdampak terhadap masuknya pendapatan daerah.

Sekretaris Komisi II, M. Syahrul Munir saat memberikan masukan dalam penanganan JIIPE.SYUHUD/HB.

"Saat ini, lahan JIIPE di  3 desa sudah keluar semua sertifikat tanahnya. BPN siap membantu dan melakukan jemput bola. Kedepan tahap awal misalnya 300 hektar, BPN siap bantu dengan jemput bola. Langkah ini juga untuk membantu pemasukan pendapatan daerah," ujar dia.

Ditambahkan, BPN dalam bekerja menuntaskan sertifikat tanah tak bekerja sendiri, karena keterbatasan tenaga.

Dalam hearing, sejumlah perwakilan JIIPE menyatakan, bahwa  saat ini dalam rangka menggiring investor agar masuk. Karena itu, JIIPE minta bantu DPRD Gresik tak hanya fokus pada pendapatan, namun  bagaimana kesulitan perusahaan masukkan investor juga  harus dibantu.

Selain itu,  Minta BPN Gresik agar dibantu  dalam pengurusan legalitas  tanah. (hud/ns)