DPRD Gresik  Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses I Tahun 2022

Gresik, HB.net - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses I tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Gresik, di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik, Kamis (31/3/2022).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, 7 fraksi yakni: Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) diberikan kesempatan sama untuk menyampaikan hasil reses.

"Saya persilahkan masing-masing fraksi membacakan hasil resesnya. Dibacakan atau diserahkan saja hasil reses yang telah tersusun," kata Nur Saidah.

Namun, para juru bicara (Jubir) fraksi memilih langsung  menyerahkan hasil reses yang telah mereka jilid kepada pimpinan. Lebih jauh Nur Saidah menyatakan, bahwa hasil reses masing-masing fraksi akan disampaikan kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

"Hasil reses dari serap aspirasi masing-masing fraksi di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing akan kami serahkan kepada bupati sebagai bahan untuk penyusunan program pembangunan," terang Sekretaris DPC Gerindra Gresik ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyatakan, sesuai  ketentuan dalam pasal  351 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, bahwa anggota DPRD mempunyai kewajban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

"Sebagai tindak lanjut teknis dari aturan perundangan, dan Tatib DPRD mengatur secara khusus tentang kegiatan yang disebut dengan reses, yakni kegiatan formal bagi anggota dewan untuk berkunjung ke daerah pemilihannya, guna menyerap aspirasi masyarakat, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, didampingi Ketua DPRD Much Abdul Qodir, dan Wakil Ketua Ahmad Nurhamim memimpin paripurna penyampaian hasil reses I Tahun 2022. foto: SYUHUD/HARIAN BANGSA.

Syahrul menyebutkan, reses yang telah dilakukan oleh anggota, Fraksi PKB  telah menghimpun seluruh catatan-catatan penting dari semua anggota yang dirangkum sabagai berikut:

Bidang pembangunan. Masyarakat meminta perlu adanya pengelolaan, bahkan kalau perlu pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)  di tiap wilayah Kabupaten Gresik. Karena permasalahan sampah ini butuh penanganan serius dan segera.

"Untuk itu, dibutuhkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tingkat desa ataupun Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) untuk penampungan sampah yang ada di daerah Kabupaten Gresik, khususnya di Gresik Selatan dan Utara. Juga harus disiapkan juga untuk pengelolaan sampahnya," terang politisi muda PKB asal Kecamatan Manyar ini.

Kemudian, permasalahan akses Jalan Poros Desa (JPD) yang menghubungkan 3 Desa Ngampel, Pejangganan dan Morobakung, Kecamatan Manyar yang harus segera dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, karena dirasa keterbatasn akses jalan ini menjadi hambatan perkembangan ekonomi di Kecamatan Manyar Barat.

"Harapan warga pembenahan akses JPD segera trealisasi, dan  masyarakat juga menginginkan adanya perbaikan jalan kabupaten yang rusak," jlentrehnya.

Selain itu, masih kata Syahrul, masyarakat berharap segera dilakukan penyelesaian normalisasi Kali Lamong di wilayah Gresik Selatan,  masyarakat berharap agar ada pengerukan rutin saluran air dan juga berharap penanganan banjir daerah Kemutaran, Kecamatan Gresik.

"Masyarakat  juga berharap perlu memaksimalkan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT) di wilayah Gresik  Utara untuk memudahkan transportasi dan meningkatkan hasil bagi para petani," katanya.

Masih di bidang pembangunan, kata Syahrul msyarakat berharap lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ada penanganan khusus dari dinas terkait seperti yang terlihat di Jalan RE Martadinata, Kecamatan Gresik  karena itu sangat beresiko yang menyebabkan kecelekaan.

Selanjutnya,  bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pada masa pandemi Covid-19  banyak berpengaruh terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk itu,  perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah  tidak hanya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) daerah, provinsi maupun pusat melainkan adanya motivasi dan rangkulan dari dinas terkait, yakni Dinas Koperasi dan UKM.

Para anggota DPRD Gresik mengikuti paripurna penyampaian hasil reses I Tahun 2022. foto: SYUHUD/HARIAN BANGSA.

"Masyarakat juga berharap adanya beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu, terutama mahasiswa berprestasi," bebernya.

"Fraksi PKB juga minta insentif  Guru Pendidik/Guru Ngaji mohon  Pemerintah Daerah memberi perhatian lebih," imbuhnya.

Terakhir tambah Syahrul, bidang pemerintahan. Masyarakat mengeluhkan sulitnya pengurusan Kartu Gresik Sehat (KGS) yang  dirasa masih disalahgunakan oleh banyak oknum, Pemerintah Kabupaten Gresik  diharapkan serius terkait kebutuhan air bersih kepada masyarakat dan masayarakat meminta problem-problem yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) segera diselesaikan, dibutuhkan penertiban jam operasional truk/dumptruk, dan penertiban parkir liar.

"Fraksi kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Gresik memperhatikan  perekrutan tenaga kerja di ring 1 di area industri perusahaan-perusahaan terhadap warga sekitar. Kami juga berharap Pemkab Gresik  memberi perhatian untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) di Gresik Selatan,  masyarakat di Pulau Bawean  meminta  pelayanan RS Umar Mas'ud dan meminta agar  dilengkapi dengan kebutuhan dokter spesialisnya," tuturnya.

"Pemkab Gresik juga kami harapkan memperhatikan persediaan pupuk yang dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani yang ada di Gresik," tutupnya. (hud/ns)