DPRD Gresik Minta Penanganan Kali Lamong Cepat  Tuntas

Gresik, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Gresik terus mendorong Pemkab Gresik agar cepat melakukan penanganan Kali Lamong hingga tuntas. Sehingga, tak kembali melup. DPRD pun memberikan dukungan penuh kebutuhan anggaran untuk penanganan Kali Lamong.

"Kami minta Pemkab Gresik agar cepat menuntaskan penanganan Kali Lamong agar tak kembali meluap. DPRD sangat mendukung kebutuhan anggaran untuk penanganan Kali Lamong," ucap Anggota Komisi III DPRD Gresik, Lutfi Dhawam kepada HARIAN BANGSA, Senin (21/11/2022).

Menurut ia, bahwa DPRD memberikan atensi khusus penanganan Kali Lamong. Sebab, selain penanganan Kali Lamong menjadi salah satu program prioritas di Nawa Karsa.

DPRD juga berharap Kali Lamong secepatnya  bisa zero banjir di erah Pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah.

"Zero banjir Kali Lamong sudah lama dinantikan masyarakat Gresik selatan yang setiap tahun pada musim hujan kebanjiran. Untuk itu, diharapkan pemerintah sekarang bisa mewujudkan harapan warga tersebut," tutur Ketua Fraksi Gerindra ini.

Dhawam menegaskan bahwa, penanganan banjir Kali Lamong merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Gresik Baru. Untuk itu, kata ia, penanganan banjir harus terprogram dan terprogres dengan baik. Termasuk, ketersediaan anggaran.

"Penanganan banjir Kali Lamong harus tuntas. Makanya, pemerintah dalam penangan program ini harus terukur dan terarah progres dan capaiannya. Juga soal anggarannya," pintanya.

Ia meminta dalam penanganan Kali Lamong harus terbangun koordanasi antara OPD satu dan OPD lain yang terkait.

"Harus ada koordinasi. Jangan jalan sendiri-sendiri," pintanya lagi.

Ia juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) agar dalam penanganan Kali Lamong kalau dengan cara pembuatan tanggul parapet (cor) terkendala anggaran.

Maka, sementara waktu harus menggencarkan pengerukan untuk mengambil sedimentasi untuk mengurangi pendangkalan. Sehingga, air bisa terbuang dengan cepat ke laut.

"Pengerukan harus terus dilakukan, baik di Kali Lamong, maupun anak Kali Lamong," katanya.

Dhawam menambahkan bahwa, DPRD Gresik sangat mendukung program pemerintah. Jika saat ini ada 3 prioritas, yakni penanganan banjir Kali Lamong, penanganan infrastruktur jalan, dan penurunan angka kemiskinan, maka 3 program urgent itu harus didukung oleh semua OPD.

"Kalau memang tiga itu yang harus dituntaskan, maka OPD lain yang tak menangani program itu, harus rela APBDnya difokuskan untuk tuntaskan tiga program tersebut," tuturnya.

Ia lantas mencontohkan sejumlah daerah yang telah menjalankan pola penangan program model itu. Antara lain, Kabupaten Banyuwangi.

Aktivitas alat berat melakukan pengerukan Kali Lamong. Foto: syuhud/HARIAN BANGSA

"Di Banyuwangi sudah melakukan model seperti itu. Jika ada program A yang harus dituntaskan, maka anggaran terfokus ke program itu. Makanya, OPD lain juga harus legowo dan mendukung," terangnya.

Dhawan juga menyinggung soal dana sharing dengan pemerintah pusat untuk penanganan Kali Lamong. Jika sebelumnya, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1,040 triliun, realisainya sangat berat jika  melihat kondisi seperti saat ini.

"Saya dengar anggaran itu, akan dialihkan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim)," katanya.

"Makanya, pola-pola lain seperti pengerukan  harus intens dilakukan, karena hasilnya bisa mengurangi luapan Kali Lamong dan cepat surutnya genangan yang merendam rumah maupun areal pertanian masyarakat saat Kali Lamong meluap," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Gresik, Mustajab menyatakan bahwa, dalam program Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun  Habibah, di era pemerintahan ini ada program  go to zero banjir (tak ada banjir).  Program ini, kata ia, masuk di progaram Nawa Karsa Gresik Mapan ( bebas dari banjir).

"Harapan kami, jangan hanya Kali Lamong saja yang go to zero banjir.  Tapi kota  juga sama. Harus terbebas dari banjir tahunan saat musim hujan," ucap anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) ini.

Ia lantas menyebutkan, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Lamong. Menurut ia, pada APBD 2022 ada ploting anggaran Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan Kali Lamong.

"Ada anggaran pembebesan lahan. Setiap tahun anggaran harus ada jika ingin penangan Kali Lamong cepat tuntas. Jika tahun ini ada untuk  15 km yang dibebaskan, maka tahun berikutnya sama. Atau lebih besar. Sehingga, pembebasan lahan cepat tuntas," pintanya.

Selain ini, tambah Mustajab, pembangunan tanggul parapet yang sekarang masih di Desa Jono dan Tambakberas, Kecamatan Cerme, harus diteruskan.

"Kalau pemerintah terbentur anggaran, maka bisa pakai pola kerjasama dengan pihak ketiga dengan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," tuturnya.

"Agar penangan Kali Lamong bisa cepat tuntas, saya minta kepada Bappeda agar anggaran untuk Kali Lamong jangan dikepras, atau ditangguhkan," sambungnya.  (hud/ns)