DPRD Surabaya Desak Pemkot Maksimalkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Pimpinan DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan bantuan pemerintah di segala lini untuk kepentingan masyarakat.  Hal ini mengingat di masa pandemi Covid-19, semua orang mengalamo dampak ekonomi yang memburuk. Untuk itu, bantuan pemerintah sangat diperlukan secara tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah menyontohkan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan relawan pembangunan yang berperan sebagai penuntas tugas program pemerintah. Untuk itu Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong Pemkot Surabaya memberikan insentif bagi para kader PKK.

Politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan, kader PKK di Kota Pahlawan selama ini sudah banyak melakukan hal untuk meningkatkan kualitas perempuan maupun keluarga. Oleh karenanya, dari jerih payah dan kontribusi mereka, para perempuan dan keluarga di kampung bisa berdaya.

Masih menurut Laila bila kader PKK juga punya beban tugas yang sama sehingga sudah selayaknya mendapat insentif. "Banyak kader PKK yang mengeluhkan tidak adanya insentif bagi mereka. Ke depan, insentif PKK harus diperhatikan," jelas Laila.

Tidak hanya persoalan warga terkait layanan dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada warga. Laila juga menyorot keberadaan Rusun Pandugo. Laila menekankan bahwa keberadaan rusunawa itu sepenuhnya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar belum punya rumah. Namun Laila diwaduli warga bahwa saat ini Rusun Pandugo mulai ditempati bukan yang berhak.

"Saya mendapat laporan warga bahwa saat ini rusun tersebut ditempati warga yang belum jelas statusnya. Bukan warga tidak mampu tak memiliki rumah dan bukan yang antre," kata Laila.

Anggota DPRD dua periode ini mengatakan, seharusnya Pemkot Surabaya mengutamakan rakyat yang belum memiliki rumah. Sebab, saat ini waiting list atau masyarakat yang antre menempati rusun sekitar 10.000 KK.

"Kami akan cek langsung, sidak ke Rusun Pandugo untuk memastikan praktik tidak benar ini. Tidak bisa ditoleransi kalau warga mampu sudah punya rumah menempati Rusun Pandugo," tandas Laila.

Saat menggelar jaring aspirasi masyarakat, Laila Mufidah menjadi tempat curhat sekaligus tempat berkeluh kesah saat warga dihantam pandemi.

Sebagai warga terdampak corona, mereka mengeluhkan realisasi bantuan dari pemerintah. Baik dari pemkot, provinsi, maupun pusat. Meski mereka ber-KTP Surabaya, namun hingga kini belum menerima bantuan.

"Ini harus menjadi perhatian serius pemkot. Mereka warga ber-KTP Surabaya dan saya melihat sendiri kondisinya. Mereka selayaknya masuk MBR secara sistem dan mestinya penerima bantuan," kata Laila.

Namun kenyataan di lapangan, bantuan baik bantuan sosial tunai, maupun bantuan sembako dan bantuan lainnya sebagian besar warga tidak menerima. Realita itu ditemukan Laila saat menggelar reses di sejumlah wilayah.

Untuk itu Laila segera berkoordinasi dengan pemkot dalam hal ini dinsos. Tujuannya untuk memperjuangkan terutama warga MBR atau warga tedampak corona, hingga tekena PHK atau yang tak lagi bisa berjualan.

Kehadiran pimpinan DPRD Surabaya di tengah-tengah warga benar-benar dirasakan. Terutama para penyedia layanan pendidikan PAUD yang tersebar di setiap kampung. Mereka kebingungan saat diminta memperbarui izin operasional penyelenggaraan pendidikan PAUD.

Lembaga PAUD kaget saat dinas pendidikan (dindik) meminta izin operasional mereka yang kini harus diperbaharui setiap enam bulan sekali. Kondisi ini membuat lembaga kelabakan karena harus menyiapkan semua persyaratan.

Salah satunya dikeluhkan Bunda Utami dari lembaga pendidikan PAUD di Panjang Jiwo. "Kami tidak punya tenaga khusus menyiapkan berkas. Jelas tidak bisa  kalau perpanjangan izin operasional pendidikan per enam bulan," ucap Bunda Utami.

Layanan yang menyulitkan warga ini mendapat respons cepat Laila. Apalagi perempuan ini juga paham betul akan kondisi PAUD yang tersebar di semua kampung. "Mereka perlu dukungan dan tidak bisa kaku begitu," ujar Laila.

Saat itu juga, politisi perempuan PKB tersebut langsung berkoordinasi dengan Dindik Surabaya. Apalagi otoritas pendidikan di kota ini hendak mensosialisasikan masa perpanjangan izin operasional pendidikan PAUD.

Laila menegaskan bahwa untuk saat ini, dindik tidak bisa memaksakan kehendak tanpa mau melihat kondisi riil PAUD. Mereka beroperasi dan melayani warga itu sudah membantu memberi layanan pendidikan kepada masyarakat.

Sementara Lunny salah seorang kader PKK di Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, mengatakan bila meskipun kinerjanya selama ini maksimal namun apa yang didapat tidak sebanding dengan apa yang diberikan Pemkot Saurabaya.

Menurutnya bila lembaga PKK yang bisa menjangkau hingga sudut kampung. Mereka juga bertugas seusai kelompok kerja (pokja) masing-masing sesuai bidang pemberdayaan mereka.

"Tidak ringan tugas para kader PKK. Setiap waktu kami bikin laporan kerja sesuai tugas masing-masing untuk dibawa ke kelurahan hingga kecamatan. Mestinya ada insentif untuk kader seperti kami," kata Lunny. (lan/ns)