DPRD Surabaya Minta Dispendukcapil Jamin Keamanan Data Masyarakat Jelang Pemilu

Surabaya, HB.net - Keamanan data masyarakat menjadi hal yang sangat penting di tengah kian kencangnya perkembangan teknologi digital. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa menjamin keamanan data kependudukan masyarakat secara pribadi, terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang tinggal menghitung hari.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, data kependudukan secara personal adalah kedaulatan masyarakat yang harus terlindungi dengan baik. Sebab, ujar  dia, apabila data tersebut bocor kemudian dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu, maka akan merugikan pemilik data dan  merusak kedaulatan kepemilikan data kependudukan.

Untuk itu, Toni sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Pemkot Surabaya yang kini sedang menggenjot sekaligus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dielakan tetapi harus diikuti dan diimbangi. Sehingga, ujar pria yang juga mantan aktivis mahasiswa ini, transfornasi dari layanan kependudukan secara konvensional ke digital itu suatu keniscayaan. Oleh karena itu pihaknya mengapresiasi program tersebut.

“Apalagi ini program pemerintah pusat. Alhamdulillah, Surabaya menjadi pilot proyek identitas kependudukan digital ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, DPRD Surabaya mengingatkan terkait keamanan data kependudukan yang ada. Sehingga masyarakat yang sudah bermigrasi ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) merasa aman.

Tak hanya menjelang pemilu dimana data kependudukan nantinya digunakan masing-masing individual untuk ikut berpartisipasi dalam pesta politik lima tahunan tersebut, namun juga kian  maraknya kasus-kasus penipuan berkedok pinjaman online (pinjol) yang banyak menyasar masyarakat membuat keamanan data benar-benar butuh perlindungan eksta.

“Di tengah maraknya pinjaman – pinjaman online yang dengan mudah menggunakan data kependudukan orang lain, baik sebagai penjamin dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu itu yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi teman – teman Dispenduk Kota Surabaya,” papar Arif Fathoni.

Masyarakat mengurus administrasi kependudukan di Dispendukcapil

Dia ini menegaskan agar program IKD bisa berhasil presentasinya tinggi, dan berharap sosialisasinya dilakukan secara maksimal.

“Baik sosialisasi melalui kantor – kantor Kelurahan di Kota Surabaya saya juga berharap teman-teman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mensosialisasikan program ini melalui perangkat-perangkat aplikasi yang ada platform – platform media sosial yang dimiliki dengan uraian yang sederhana saja. Apa sih keunggulan IKD, jelaskan disitu,” ujarnya.

Diketahui, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), menyampaikan jika piihaknya terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP.

“Sampai dengan hari ini capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,” kata Eddy Christijanto. (lan/ns)