DPRD Surabaya Nilai Butuh Proses untuk Alihkan Program Permakanan jadi BLT

Peraturan Wali Kota (Perwali) harus menjangkau data gakin ini. Meski demikian, belum tentu semua penerima manfaat BLT Permakanan itu sesuai dengan harapannya.

DPRD Surabaya Nilai Butuh Proses untuk Alihkan Program Permakanan jadi BLT
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti

Surabaya, HB.net - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menilai peralihan program bantuan permakanan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) butuh proses. Dia mendukung kelancaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan lantaran hal itu memang menjadi kebutuhan masyarakat keluarga miskin (gakin).

Meski demikian, ujarnya, akurasi penyaluran perlu benar-benar dimonitoring agar tepat sasaran. Untuk itu, lanjutnya, data penerima menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar program bantuan untuk warga miskin  (gakin) di Surabaya.

Peraturan Wali Kota (Perwali) harus menjangkau data gakin ini. Meski demikian, belum tentu semua penerima manfaat BLT Permakanan itu sesuai dengan harapannya.

"Boleh jadi ada warga yang tidak bisa mengelola Rp 200.000 itu menjadi permakanan. Misalnya lansia yang hidup sendiri, bisa jadi lebih tepat (berupa bantuan) permakanan," kata Reni Astuti, Rabu (17/1/2024).

Mereka yang seperti itu juga harus didengarkan. Penerima manfaat BLT yang lebih menghendaki permakanan ada baiknya tetap dipertahankan. Caranya, bisa dimasukkan dalam program Permakanan Kemensos.

Bisa juga dimasukkan dalam bantuan lain melalui dana tak terduga (DTT) dari APBD Kota Surabaya.

"Kata kuncinya memang harus tepat sasaran. Termasuk jika ada yang lebih bermanfaat berupa bantuan permakanan, ya berupa permakanan saja," ungkap Reni.

Selain itu, beralihnya permakanan menjadi BLT itu juga harus dipikirkan UMKM dan kelompok masyarakat (Pokmas) penyedia permakanan. Selama ini, penyedia hingga pengantar makanan (permakanan) ke rumah-rumah itu berhak atas upah dan penghasilan.

Setelah permakanan dialihkan menjadi BLT, tentu akan berdampak kepada mereka.

"Ini harus dipikirkan bersama. Setiap hari mereka bisa mendapatkan penghasilan. Kalau akhirnya diarahkan masuk program Padat Karya tentu butuh proses. Mari dipikirkan secara bijak," ucap Reni Astuti.

Seperti diketaui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Permakanan, yang menggantikan Program Permakanan tahun 2023.

Warga saat menerima bantuan langsung uang tunai (BLT)  Permakanan dari Pemkot Surabaya.

Tahap pertama penyaluran dilakukan di Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dengan memberikan BLT sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 109 warga.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin, menjelaskan bahwa penyaluran BLT permakanan dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan.

Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Bank Jatim untuk menyalurkan bantuan ini. Daftar penerima BLT permakanan berasal dari data keluarga miskin Pemkot Surabaya.

Anna menegaskan bahwa penerima BLT permakanan tidak boleh menerima bantuan sosial ganda, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari Kementerian Sosial.

Total penerima BLT permakanan di Surabaya untuk tahun 2024 mencapai 8.310 warga, termasuk hasil updating data. (lan/ns)