Gelar Lokakarya, Program Kotaku Fokus Bebaskan 7 Kawasan Kumuh di Situbondo
Asissten Mandiri Situbondo, Triple Yuswantoro mengatakan, Lokakarya dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat khusunya terkait dengan penanganan kawasan kumuh.
Diyah nisa
Dec 3, 2021 07:18
0
Situbondo, HB.net - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Situbondo menggelar Lokakarya melalui daring dalam rangka menangani 7 kawasan pemukiman kumuh di Kota Santri Pancasila.
Asissten Mandiri Situbondo, Triple Yuswantoro mengatakan, Lokakarya dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat khusunya terkait dengan penanganan kawasan kumuh. "Berdasarkan SK Kumuh tahun 2020, untuk Situbondo, ada 7 desa/kelurahan yang merupakan kawasan kumuh," katanya kepada sejumlah wartawan, Jumat (3/12).
Yuswantoro menjelaskan, 7 desa tersebut tersebar di 4 kecamatan, yaitu Desa Kilensari dan Alasmalang Kecamatan Panarukan, Desa Olean Kecamatan Situbondo, Desa Semiring dan Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran, Desa Wringin Anom dan Parante Kecamatan Asembagus.
"Sementara untuk Kelurahan hanya ada satu, yaitu Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, itu sisa kawasan kumuh pada tahun 2019," tuturnya. Selama setahun berkegiatan, pihaknya masih belum ada hasil yang membanggakan untuk mengentas tujuh desa dan satu kelurahan dari kawasan kumuh. Walaupun secara skor menurun, namun belum bisa menurunkan luasan kumuh.
Yuswantoro mengungkapkan, ada tujuh parameter untuk mencapai kota tanpa kumuh, yaitu dengan menyediakan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, air bersih, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan perlindungan kebakaran.
"Ini pekerjaan rumah yang paling berat. Oleh karenanya, kita harus bersama-sama mengatasi lingkungan yang kumuh menjadi tidak kumuh lagi. Intinya, memerdekakan desa dari kekumuhan," ujarnya.
Dalam Lokakarya itu, lanjut Yuswantoro, diikuti oleh seluruh stake holder terkait, di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Camat yang punya wilayah sasaran.
"Tentu kami berharap, semuanya harus bersinergi jika tahun depan kita ingin memerdekakan Situbondo dari kawasan kumuh," pungkasnya. (mur/diy)
