Golkar Fokus Peningkatan UMKM, Demokrat Wejangi Agar Tak Sombong

Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Fraksi-fraksi DPRD Kota Mojokerto mulai memberi tanggapan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, Sabtu (21/5) malam.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga tampak hadir dalam acara ini.

Fraksi Golkar dalam tanggapannya menekankan agar eksekutif melakukan peningkatan pembinaan terhadap para pelaku usaha atau UKM agar dapat berdaya saing global.

"Termasuk tindak lanjut dari pemerintah untuk pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan sehingga bisa meningkatkan perekonomian para UKM, masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, akan terjadi kemandirian ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi, " saran jubir Fraksi Golkar Riza Ibnu Yulianto.

Fraksi berlambang pohon beringin ini juga memandang perlunya peningkatan infrastruktur yang berkualitas. "Masalah layanan publik, tata kelola SDM aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pendapatan asli daerah, dàn masalah pandemi covid-19, yang saat ini masih berlangsung, " tambahnya.

Karenanya, fraksi ini mengharapkan lebih ketat lagi mengawasi program yang dikerjakan masing-masing perangkat daerah. Penyerapan anggaran harus bisa maksimal dan SILPA tidak lagi besar. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran.

"Fraksi Partai Golkar menyarankan pemerintah untuk tetap mewaspadai dan mengantisipasi karena pandemi Covid-19 pada tahun ini masih belum hilang. Tujuannya agar tidak ikut mempengaruhi capaian pendapatan daerah secara signifikan," jelasnya.

Fraksi Golkar  meminta agar  penyerapan anggaran  diharapkan bukan hanya sekadar terserap saja. Namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.

Sementara itu, jubir Fraksi Demokrat Deny Novianto memberikan pesan sejuk. Raihan WTP ini janganlah membuat terlena dan sombong diri. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan masih banyak yang harus kita koreksi bersama.

“Apakah ada program kegiatan yang tidak bisa berjalan misalnya. Ataukah ada program kegiatan yang pelaksanaanya belum maksimal. Apa kendala-kendalanya dan lain sebagainya," pesannya.

Untuk hal tersebut, katanya, pihaknya sudah difasilitasi suatu agenda pembahasan bersama, yaitu evaluasi LPPA. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut problematika pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

"Fraksi kami sepakat untuk membahasnya langsung dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto, " tandasnya. (ADV/yep/rd)