Gubernur Khoifah Dukung Target Percepatan Sertifikasi Halal 1,5 Juta Item

Surabaya, HB.net  - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung upaya percepatan sertifikasi halal yang mentargetkan 1,5 juta item pada tahun ini. Bahkan, Pemprov Jatim juga siap mengalokasikan anggaran dari APBD untuk men-support program tersebut.

 “Tim percepatan sertifikasi halal di Jawa Timur BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) itu mentargetkan ini bisa satu setengah juta item. Tapi Kita lihat nanti bagaimana posibilitinya,” tandas Khofifah setelah bertemu dengan rombongan dari Kanwil Kemenag Jatim yang dipimpin langsung oleh Kakanwil, Husnul Maram, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/4/2022).

Khofifah menandaskan dalam sertifikasi halal kali ini ada beberapa hal yang menjadi titik kemudahan bagi pada pelaku UMKM. Diantaranya bagi yang akan melakukan sertifikasi halal self declare akan mendapatkan pelayanan gratis. Sedangkan untuk regular dikenakan biasa Rp 650.000 per item.

 “Self Declare ini diharapkan bisa 0 rupiah. Berarti harus ada support dari BPJPH, support dari APBD provinsi dan kabupaten kota, support dari CSR  dan pihak lain yang tidak mengikat,” tandasnya lagi.

Terkait dengan kebijakan ini, lanjut Kofifah, Kanwil Kemenag Jatim akan melakukan public hearing atas arahan yang merupakan program dari BPJPH pusat. Nantinya, public hearing akan melibatkan sangat banyak stakeholder, mulai dari Bupati/Walikota, perwakilan MUI, perwakilan DPRD, dan lainnya.

 “Saya tadi menyampaikan perwakilan dari lembaga perbankan pelaku-pelaku UMKM. Saya rasa ini proses yang sedang disiapkan untuk disempurnakan. Saya juga minta kepada tim dari Kanwil Kemenag untuk mengkoordinasikan dengan BI Jawa Timur. Karena, pada dasarnya BI punya tim  yang sudah cukup advan untuk proses bagaimana ekosistem ekonomi syariah dan ekosistem dari sertifikasi halal,” paparnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial ini menandaskan bahwa untuk memenuhi biaya bagi Self Declare, maka harus tersopport anggaran. Dana tersebut diantaranya dari BPJPH, kemudian juga dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota serta dari CSR.

 “Maka, kita mau pertemuan pencocokkan dengan Bupati/Walikota plus DPRD-nya. Kira-kira APBD bisa support berapa. Kemudian mungkin ada yang memiliki CSR, misalnya BRI. BRI ini kan yang mengkomandani UMKM sudah cukup Advan, secara CSR BRI bisa dimaksimalkan untuk memberikan support sertifikasi halal produk UMKM,” terang Khofifah.

Bahkan Gubernur Jatim perempuan pertama ini mennyebutkan bahwa selama ini, dari Pemprov masih pada angka sekitar Rp3.000.000 per unit. “Sekarang ini kan sudah ada proses regulasi yang diharapkan bisa lebih mudah, lebih murah, lebih cepat,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kakanwil Kemenag Jatim, Husnul Maram mengatakan percepatan sertifikasi halal ini merupakan program dari pusat. Program tersebut bagian dari emplementasi program nasional 2024 Indonesia menjadi produk halal.

 “Nanti tentunya produk-produk dari Indonesia itu akan kita upayakan untuk sudah pada tingkat Internasuonal. Dan arahan dari Ibu Gubernur, insyaAlah akan kita tindak lanjuti,” katanya singkat. (dev/ns)