Gubernur Optimis, KUMKM Penyangga Utama Perekonomian Jatim

Surabaya, HB.net - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) demi bangkitnya ekonomi inklusif di Jatim. Pihaknya optimis, UMKM dan koperasi mampu menjadi penyangga utama perekonomian Jatim.

"Pemprov Jatim berkomitmen untuk mendorong terwujudnya ekonomi inklusif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan koperasi dan UMKM," ungkap Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (16/01/2023).

Sebagai bentuk komitmen, Gubernur meluncurkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) melalui Bank UMKM Jatim. Prokesra merupakan program kredit murah dengan suku bunga kredit yang seharusnya 12,15 persen menjadi 3 persen. Rendahnya bunga tersebut karena adanya subsidi bunga dari Pemprov Jatim sebesar sebesar 9,25 persen. Total kredit yang telah disalurkan Bank UMKM  dalam jangka waktu 4 bulan ini mencapai Rp 15,19 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.792 pelaku usaha mikro.

“Semoga dengan adanya Prokesra ini dapat membantu perputaran modal pelaku usaha mikro, agar mereka tidak lagi meminjam ke rentenir berkedok pinjaman online. Ke depan, program kredit murah ini akan terus kami tingkatkan, agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat mengakses,” ujar Khofifah.

Selain kredit lunak, Pemprov Jatim juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk UMKM  dan koperasi Jatim. Salah satunya melalui sertifikasi dan standardasi. Pemprov Jatim juga memberikan pendampingan untuk branding ulang logo dan kemasan, serta foto produk. Proses rebranding tersebut difasilitasi melalui Milennial Job Center (MJC). Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim mendapat Corporate Social Responsibility (CSR) berupa alat kemasan dari Bank Jatim dan BR pada 2022.

“Produk UMKM kita tidak kalah dengan produk yang ada di pasaran, apalagi jika dilengkapi sertifikasi dan ditingkatkan kualitas kemasannya agar dapat semakin menarik konsumen. Jadi kita juga melakukan berbagai fasilitasi standarisasi untuk produk Koperasi UMKM dan pendampingan untuk pembuatan desain logo sampai dengan pembuatan kemasan yang menarik," jelas Khofifah.

Sebagai informasi, selama 2022, Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM telah memfasilitasi sertifikasi halal untuk 323 UMKM, sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk 4 UMKM, sertifikasi SNI untuk 2 UMKM, Pendaftaran merek untuk 162 produk, serta fasilitasi uji laboratorium untuk 21 produk.

Dalam penerbitan sertifikasi halal juga dilakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama Jatim serta kemitraan dengan  berbagai elemen masyarakat untuk mendorong percepatan sertifikasi halal. Dari sisi legalitas, telah diterbitkan 28 akta notaris untuk penerbitan badan hukum koperasi serta 1.600 UMKM yang telah didampingi untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).

"Selama tahun 2022, sebanyak 3.411 orang telah mengikuti pelatihan melalui platform tersebut dan telah mendapatkan e-sertifikat pelatihan SiJawara+. Selain itu, telah diinisiasi pula pembuatan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan koperasi, baik yang bersifat konvensional maupun yang syariah," ujar Khofifah.

Bentuk dukungan lainnya adalah coworking KUKM Space yang bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Podcast Sering Sharing Sinobar, yang juga menjadi salah satu terobosan Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan wawasan tentang koperasi dan UMKM, yang menghadirkan para pelaku koperasi dan UMKM yang telah sukses, terutama dari generasi milenial.

"Ke depan, dalam rangka mendorong KUMKM naik kelas dan go global, maka akan dilakukan test market sebagai bagian penjajakan pasar luar negeri dan peningkatan kerjasama dengan diaspora luar negeri sebagai upaya perluasan pasar ekspor produk UMKM," pungkasnya. (diy/ns)