Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75, DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Sukses Kendalikan Covid-19

SURABAYA, HARIANBANGSA.net  - Provinsi Jawa Timur hari ini, Senin (12/10) telah memasuki usia yang ke 75 tahun.  Namun masih banyak persoalan yang harus dihadapi provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena hampir sepanjang tahun 2020 ini mengalami kondisi force major pandemi Covid-19 sehingga program Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur tak bisa berjalan maksimal.

Kendati demikian, ketua DPRD Jatim Kusnadi sangat mengapresiasi kinerja Pempov Jatim lantaran berhasil menangani pandemi Covid-19. Bahkan Jatim yang sempat memimpin kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia sekarang bisa membebaskan 38 kabupaten/kota di Jatim dari Zona Merah dan tingkat penularannya sudah dibawah angka 1 %.

"Kami terima kabar baik jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Jatim sudah menurun, sehingga Jatim tak lagi menyandang zona merah. Bahkan dijadikan percontohan nasional oleh Presiden Joko Widodo bagi provinsi-provinsi lain dalam menangani Covid-19,"kata politisi asal PDI Perjuangan itu.

Kabar baik lainnya, lanjut Kusnadi, Provinsi Jatim bukan hanya mampu mengendalikan sebaran dan penularan Covid-19, tetapi juga mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

"Laporan dari BI perwakilan di Jatim yang kami terima menyatakan pertumbuhan ekonomi Jatim semakin maju, tak lagi minus diatas 5 % tapi sudah dibawah 5%. Kalau ini bisa dipertahankan, maka bukan tidak mungkin diakhir tahun nanti pertumbuhan ekonomi Jatim tidak lagi minus, syukur-syukur nanti bisa plus walaupun hanya 1,"bebernya. 

Untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif, DPRD Jatim mendorong supaya APBD Jatim dijadikan stimulus bagi pembukaan lapangan kerja khususnya bagi para pelaku UMKM, serta program-program padat karya.

Masih di tempat yang sama, Wakil ketua DPRD Jawa Timur Hj Anik Maslachah mengucapkan Dirgahayu ke-75 pada Provinsi Jawa Timur. Besar harapan dengan bertambahnya usia menjadikan tambah peningkatan pelayanan pada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur sesuai dengan tema Semangat Nawa Bhakti Satya Untuk Jawa Timur Maju.

Menurut politisi asal PKB, setelah sukses mengendalikan sebaran Covid-19, pekerjaan besar Pemprov Jatim selanjutnya adalah bagaimana mengembalikan secepatnya pertumbuhan ekonomi Jatim yang sempat mengalami kontraksi hingga minus 5,9%. Karena itu DPRD Jatim perlu mendorong program-program yang mengarah kepada stimulus ekonomi yang menjadi kekuatan inti masyarakat yaitu UMKM.

Polanya, lanjut politisi asal Sidoarjo yang pertama adalah dengan memberikan modal bergulir untuk pemberdayaan UMKM, sektor pertanian dan peternakan serta perdagangan. "Kemudahan akses permodalan atau kredit lunak visibel yang non bankable itu diperlu diprioritaskan  untuk memacu sektor riil bergerak,"harap Anik Maslachah.

Yang kedua, bagaimana bisa menarik investor sesuai dengan visi misi dari pada undang-undang Cipta Kerja serta menfasilitasi mereka yang belum bekerja. "Alhamdulillah sudah diawali kemarin itu investasi kakao yang ada di Pasuruan sebagai bentuk langkah konkrit Nawa Bhakti untuk Jawa Timur Maju," tambah Anik Maslachah.

Senada, anggota DPRD Jatim dari Fraksi NasDem, Deni Prasetya juga mendorong recovery ekonomi bisa dilakukan percepatan dengan memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, Pertanian dan Perkebunan.

"Provinsi Jatim memiliki Bank Jatim dan Bank UMKM yang perlu didorong untuk memberikan stimulus bantuan permodalan bagi UMKM, Pertanian dan Perkebunan sehingga sektor riil bisa tumbuh," jelas politisi asal Jember ini.

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga mendorong provinsi dan kabupaten/kota membuat payung hukum membantu penjualan produk UMKM bekerjasama dengan ritel yang banyak tumbuh di Jatim.

Sabron Djamil Pasaribu Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim juga mendorong modal dasar yang dimiliki forkopimda saat menghadapi pandemi Covid-19 tinggal dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan untuk percepatan recovery ekonomi Jatim.

Di sisi lain, politisi asal Partai Golkar ini berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa percaya dengan orang-orang bawahannya tapi perlu dilakukan cek and ricek terhadap realisasi program-program bantuan dan pemberdayaan masyarakat dari Pemprov Jatim apakah betul-betul tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

Terakhir, Sabron berharap Gubernur bersama forkopimda Jatim mengumpulkan para pengusaha supaya ikut peduli percepatan recovery ekonomi dan jangan hanya profit oriented. Alasannya, saat reses beberapa waktu lalu banyak pelaku UMKM yang resah karena harga sewa stand di mal tak kunjung turun atau ada diskon padahal di masa pandemi ekonomi ikut terkontraksi.

"Saya tanya sendiri, pelaku UMKM yang membuka stand di mal itu sewanya 5 juta /bulan padahal pembeli tak seramai dulu dan mereka juga memiliki pekerja. Makanya banyak yang gulung tikar karena tak kuat membayar sewa. Ini harus dicarikan solusi," pungkasnya. (mdr/adv)