Kasun dan Kades Kompak Menampik Isu Potongan KPM

Munculnya adanya dugaan pemotongan dana yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD), kepada keluarga penerima manfaat (KPM), mendapat reaksi dari Kamituwo Dusun Takat, Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk, Suharno.

Kasun dan Kades Kompak Menampik Isu Potongan KPM
Kepala Desa Kampung Baru Susilo bersama kamituwo saat diklarifikasi. Bambang DJ/ HARIAN BANGSA

Nganjuk, HARIANBANGSA.net - Munculnya adanya dugaan pemotongan dana yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD), kepada keluarga penerima manfaat (KPM), mendapat reaksi dari Kamituwo Dusun Takat, Desa Kampung Baru,  Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk, Suharno.

Suharno mengatakan, pemotongan dana BLT DD yang diterimakan masyarakat itu adalah inisiatif warga dari kesepakatan lingkungannya. "Jadi saya sama sekali tidak melakukan pemotongan. Itu inisiatif KPM bersama warga lain yang tidak menerima," kata Suharno, kepada Harian Bangsa, Selasa (19/4).

Dijelaskan, sebenarnya awal usulan yang dibawa dalam musyawarah dusun (musdus), salah satunya adalah terkait pemerataan untuk keluarga yang tidak menerima KPM. Maka, munculah usulan tersebut. Yang ingin membagi dana BLT kepada keluarga kurang mampu, yang tidak menerima dana BLT, dipersilakan memberikan sebagian secara sukarela. "Itu usulan awal dalam musdus, karena itu inisiatif maka diajukan ke musyawarah desa (musdes)", jelasnya.

Ditambahkan, musdus sendiri juga dihadiri RT, RW, BPD, dan anggota KPM. Bahwa warga yang menerima BLT dari dana desa hanya 27. Masih banyak yang belum dapat. Maka usulan pemerataan itu muncul dari warga.

Sementara, Kepala Desa Kampung Baru Susilo Dwi Prasetiyo mengatakan bahwa usulan yang disampaikan itu diketahui setelah dalam musdes. Permintaan pemerataan tersebut dikembalikan ke warganya sebagai anggota  KPM sebesar Rp 900 ribu

"Saya sampaikan pemerintah desa tidak melakukan potongan sedikitpun. Tapi mereka sendiri yang ingin berbagi dan atas kesepakatan," kata Susilo.

Menurutnya, jika ada salah satu yang tidak ingin berbagi, itu hak mereka. Karena ini sudah menjadi usulan warga untuk pemerataan dan pihaknya tinggal meneruskan. "Itu hal biasa. Tapi setelah diberikan penjelasan akhirnya, bisa menerima," pungkas Susilo.

Bahkan pernyataan tersebut juga diakui Sriwahyuni, selaku KPM yang telah memberikan sendiri kepada tetanggnya. "Benar saya menyisihkan dana BLT kepada tetangga meski tidak banyak. Itu inisiatif saya untuk memberi tanpa ada paksaan," kata Sriwahyuni.(bam/rd)