Kawal Realisasi Pencarian Bulanan Marbot, DPRD Surabaya Pastikan Masuk APBD 2024

Surabaya, HB.net - Wakil Ketua DPRD Surabaya Hj Laila Mufidah mengatakan DPRD Surabaya serius mengawal alokasi insentif bulanan untuk marbot atau pengurus musala di seluruh Kota Surabaya. Selain marbot, masyarakat yang juga menerima bantuan intensif antara lain, ketua RT dan RW hingga LPMK. Bahkan, Kader Surabaya Hebat (KSH) telah lebih dulu mendapat insentif bulanan. Adapun insentif rutin ini di-cover oleh APBD Kota Surabaya.

"Besaran angkanya masih dihitung. Begitu juga total marbot penerima insentif ini juga tengah difinalisasi. Namun, besarannya insyaallah Rp 400.000-an per bulan," ujar Ning Laila, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Laila menjelaskan realisasi penerimaan bantuan insentif khusus para marbot seluruh Surabaya baru akan diberikan pada 2024. Sebab, anggarannya akan diberikan melalui APBD 2024. Namun, pimpinan DPRD itu memastikan sudah ada kesepakatan dari DPRD dan Pemkot Surabaya.

Laila mengungkapkan selama ini, para marbot sudah mendapatkan honor dari setiap masjid. Namun besarnya tergantung dari masing-masing masjid, bukan dari APBD sehingga nominalnya tidak sama.

Terkait rencana ini, Laila mengungkapkan pihaknya masih akan mengawal realisasi pencairan insentif bulanan marbot ini. Sebab, berapa pun nilai insentif bagi marbot sudah sangat berarti untuk menambah nafkah keluarganya.

Saat ini, Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya juga tengah menyiapkan seluruh perangkat untuk pencairan bantuan honor marbot. Hal ini termasuk persyaratan dan ketentuan marbot penerima insentif hingga masa pengabdian.

Laila menyebut salah satunya syaratnya antara lain, marbot harus ber-KTP Surabaya. Meski demikian, ia mendorong agar persyaratan realisasi pencairan insentif itu tidak memberatkan.

Dia juga menyebut potensi kerumitan apa pun harus diantisipasi, termasuk jika ada lebih dari satu marbot dalam satu masjid. Laila mengatakan kondisi ini juga harus dipastikan dan disosialisasikan dengan baik agar jelas. Ia menegaskan saat ini semua pendukung sistem tengah dikaji.

Laila mengungkapkan wacana pemberian bantuan insentif bulanan bagi marbot telah lama disuarakan. Fraksi PKB di DPRD Surabaya bahkan sudah mewacanakan 'kesejahteraan' marbot cukup lama dan hingga sampai saat ini pihaknya masih konsisten memperjuangkannya.

Dia mengungkapkan sejak April 2021, fraksinya sepakat memberi perhatian khusus kepada para marbot yang berjumlah ribuan marbot di Surabaya. Menurutnya, hampir semua masjid memiliki petugas marbot sehingga harus ada data akurat mengenai jumlah marbot.

"Saya masih ingat saat Pak Wali Kota Eri Cahyadi safari ke DPC PKB. Kami langsung meminta agar kesejahteraan marbot menjadi perhatian Pemkot," papar Laila.

Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini mengungkapkan akan terus berjuang hingga insentif bagi marbot dapat terealisasi. Namun, ia memahami pencairan anggaran itu harus melalui mekanisme dan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya akan kawal ketat hingga bantuan insentif ini benar-benar dinikmati warga Surabaya yang membantu menjaga rumah-rumah Allah," ucapnya.

Guna merealisasikan hal ini, dirinya kerap turun menemui masyarakat, termasuk saat reses. Pasalnya, kesejahteraan marbot selalu menjadi keluhan dan suara masyarakat.

Laila pun berkomitmen akan mengawal insentif marbot dari Pemkot Surabaya hingga dirasakan marbot. Menurutnya, mereka berhak atas bantuan insentif tersebut. Dengan APBD Rp 11,2 triliun, ia menyebut warga Surabaya berhak mendapat intervensi pemkot.

"Saya kedusan (berdosa) kalau tidak bisa memperjuangkannya. Saya yakin pemkot bisa melakukan yang terbaik untuk marbot," urai Laila.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya akan merealisasikan pencairan insentif bulanan bagi seluruh marbot di Surabaya pada 2024. Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta agar pemkot melalui Bagian Pemerintahan dan Kesra bersinergi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Surabaya.

Laila mengungkapkan Pemkot Surabaya harus membudayakan komunikasi dengan lembaga lain, guna memastikan jumlah marbot di seluruh Surabaya. Adapun berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 9.000 marbot, namun yang sudah terdata dan masuk dalam daftar Pemkot Surabaya setengah dari total tersebut.

Suasana kegiatan di salah musala di Kota Surabaya.foto: ilustrasi

"Sebaiknya memang harus koordinasi dengan DMI Surabaya. Sebab dia yang tahu detail seluk belum marbot," kata Laila.

Ia menambahkan, saat pemkot tengah mengkaji lebih detail dan mendata utuh seluruh marbot, DMI harus dapat diajak komunikasi. Pasalnya, Laila meyakini akurasi data terkait marbot ada di DMI.

Menurut Laila, DMI memiliki data marbot by name, by address. Dengan demikian, dengan mendata utuh marbot melalui DMI dapat meminimalisasi ketidakakuratan data.

Di samping data, pemkot juga perlu mengantisipasi persoalan yang berpotensi muncul. Salah satunya, jumlah insentif jika dalam satu masjid ada lebih dari satu marbot. Apalagi ketentuan dan persyaratan detail penerima insentif saat ini belum masuk dikaji.

"Sekecil apapun potensi masalah yang timbul karena pencairan insentif marbot harus diantisipasi," ujarnya. (lan/ns)