Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan Wujudkan Transformasi Mutu Layanan

Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Pertemuan nasional fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Pertemuan tersebut juga diikuti oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto melalui Zoom meeting di gedung pertemuan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Senin (2/10).

Kegiatan Zoom meeting itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Elke Winasari, kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, pimpinan fasilitas kesehatan provider BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. direktur RSUD Jombang, direktur RS Emma, direktur RS Moedjito Dwijosiswoyo, ketua IDI Mojokerto, serta undangan lainnya.

Pertemuan nasional ini menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dengan tema Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang Mudah, cepat, dan Setara kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, acara ini mengundarng perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada transformasi mutu layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

"Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN. Terutama bagi masyarakat yang berada di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat (DBTFMS),” kata Ghufron.

Menurutnya, kerja sama dengan rumah sakit apung atau bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. “Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” imbuhnya.

Transformasi mutu layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjavwab kebutuhan peserta JKN.

"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas' tambah Ghufron.

Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk. Ini merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.(ris/rd)