Komisi B DPRD Minta Jaminan Satgas Pangan Jatim, Stok Sembako Aman hingga Akir 2020
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agung Mulyono menegaskan, masalah pangan menjadi unsur strategis yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terlebih di masa pandemi corona dan ancaman kekeringan.
nur syaifudin
Jul 15, 2020 11:01
0
SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Pandemi Covid 19 yang belum juga reda serta bencana kekeringan yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian, membuat khawatir komisi B DPRD Jatim. Untuk itu dalam rapat kerja dengan Satgas pangan beberapa waktu lalu, komisi B minta Satgas Pangan bisa menjamin Ketersediaan stok pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2020.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agung Mulyono menegaskan, masalah pangan menjadi unsur strategis yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terlebih di masa pandemi corona dan ancaman kekeringan. Karenanya dalam pertemuan dengan satgas pangan, Komisi B ingin mengetahui stabilitas harga, tata niaga dan ketersediaan pangan di Jatim.
"Ketersediaan pangan untuk rakyat sangatlah penting hingga akhir tahun. Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan dilindungi oleh UU. Karena itu, pertemuan ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan di Jatim hingga akhir tahun 2020 masih tercukupi," tegas politisi dari Demokrat itu, Rabu (15/7).
Disisi lain, pihaknya megimbau Kepala Dinas Pertanian fokus pada ketersediaan pangan hingga akhir tahun. Menurut Agung, ada beberapa sektor yang rentan terdampak pagebluk, di antaranya sektor pekerjaan karena banyaknya pengangguran akibat berhentinya kegiatan ekonomi, sektor ketersediaan pangan, dan sektor ketahanan kesehatan.
Ketika ketiga sektor itu tidak bisa dikelola dengan baik, kata Agung, akan berpengaruh pada ketahanan pangan dan kedaulatan negara secara keseluruhan.
“Karena itu semua elemen perlu bekerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan pangan tetap terjaga,” ungkap alumni Fakultas Kedokteran Unair ini.
Disamping itu, ketaatan protokol kesehatan sangat penting untuk tetap diterapkan. Hal ini mengingat penerapan new normal telah dipersiapkan.“Jadi, ketaatan protokol kesehatan sangat perlu dilakukan oleh semua masyarakat," pungkas politisi asal Banyuwang itu. (mdr/ns)
