Komisi D DPRD Surabaya Ingatkan Seragam Sekolah Non Gamis di Bawah Harga Pasaran

Surabaya, HB.net - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono,  mengingatkan kepada para pihak sekolah negeri yang menyediakan seragam yang bisa dibeli maka harus di bawah harga pasaran.

Begitu pun juga terkait pengerjaan seragam, bahwa pertengahan bulan September adalah deadline paling lambat bagi Dinas Koperasi dan para UMKM untuk mendistribusikan seragam-seragam sekolah.

Dikatakan oleh Tjutjuk Supariono, bahwa dirinya bersama para anggota Komisi D DPRD Surabaya lainnya mengaku telah menemukan di beberapa tempat ada yang jual seragam diatas harga pasaran.

“Lha ini kan tidak sesuai dengan semangatnya mas Walikota yang telah berstatement, bahwa sekolah boleh menjual tapi harganya tidak boleh lebih dari harga pasaran,” kata Tjutjuk.

Tjutjuk mengatakan, hal ini menjadi catatan untuk evaluasi kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Sedangkan menurutnya, dalam rapat pihak Dinas Pendidikan Surabaya telah memberikan penjelasan dan akan melakukan tindakan bagi sekolah-sekolah SMPN yang terbukti.

“Telah disebutkan tadi memang menyediakan, tapi harganya sudah dibawah pasaran. Jadi, ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota, terutama Walikota telah menyiapkan dengan benar-benar bahwa seragam untuk gamis (keluarga miskin) ini bisa didistribusikan dengan baik,” ucap Tjutjuk.

“Sedangkan masyarakat juga bisa mendapatkan ketika membutuhkan seragam tambahan untuk yang non gamis, bisa tetap membeli seragam dengan murah,” imbuh Tjutjuk.

Sementara itu terkait berapa kepastian jumlah anak sekolah yang belum mendapatkan seragam, legislator fraksi PSI ini mengatakan masih menunggu proses untuk penyediaannya hingga selesai penyaluran seragam.

“Nanti kami infokan pada rapat ketiga berikutnya,” singkat Tjutjuk.

Disamping itu, ketika disinggung terkait jumlah update terbaru anak sekolah dari SD ke SMP yang belum mendapatkan sekolah, Tjutjuk menegaskan bahwa dirinya bersama para anggota Komisi D DPRD Surabaya lainnya berjanji akan tetap mengawal.

“Ini kan menurun terus. Kemarin 4800, akhirnya kini masih tetap jadi 3000. Tadi kami minta ke Dinas Pendidikan untuk menagih janji ketepatan waktunya, dan barusan sebelum rapat tadi kami diinfokan. Makanya kami di Komisi D juga berkomitmen bahwa jangan sampai anak-anak di Surabaya ini ada yang putus sekolah,” ujar Tjutjuk.

“Jadi itu yang perlu kita jaga. Kebetulan saya juga adalah pansus Kota Layak Anak, makanya saya juga ingin memastikan bagaimana caranya anak-anak Surabaya tetap bisa sekolah,” pungkas Tjutjuk Supariono selaku Anggota Komisi D dan Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan seragam gratis bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP dari kalangan keluarga miskin sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk siswa kelas 2-5 SD dan siswa kelas 8-9 SMP masih dalam proses pengerjaan.

"Komisi D telah menggelar rapat koordinasi terkait seragam, tas, dan sepatu, gratis ini dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi. Intinya soal seragam tidak ada masalah. Jika ada pertanyaan, kenapa yang untuk kelas 1 dan kelas 7 selesai dulu, karena memang sejak awal penyedia seragam mendahulukannya. Jadi tidak ada masalah," ujar Khusnul.

Distribusi seragam sekolah gratis untuk pelajar di Surabaya ditarget selesai pertengahan September 2023.

Menurut dia, jika soal seragam sudah tidak ada masalah, berbeda dengan progres sepatu dan tas. Hingga kini, lanjut dia, prosesnya masih terkendala sejumlah masalah. Sehingga belum banyak yang terselesaikan, baru sekitar 16,98 persen saja atau sebanyak 5.966 sepatu dari jumlah 34.154 sepatu.

"Untuk sepatu dan tas ini ada beberapa kendala. Seperti model harus sesuai permintaan kebutuhan pihak sekolah. Selain itu juga soal ukuran. Saat masuk sekolah ukurannya masih 35, sekarang seiring berjalannya waktu, ukurannya jadi 37. Ini yang membutuhkan proses penyesuaian," katanya.

Meski ada beberapa kendala, Khusnul mendapat kepastian pada pertengahan September 2023 ini baik sepatu dan bisa tuntas. "Kabar ini cukup melegakan. Mudah-mudahan bisa sesuai target," ucapnya.

Ia juga berharap kualitasnya melampaui ekspektasi. Ia mencontohkan sepatu, tidak hanya digunakan untuk bersekolah, tapi juga untuk olahraga dan lainnya. Jadi kualitasnya harus kuat dan bagus.

"Saya mendapat keluhan dari para Kader Surabaya Hebat (KSH), jika kualitas sepatunya tidak sesuai harapan. Selain itu ukurannya juga banyak yang tidak sesuai. Jadi kondisi ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita di sekolah," katanya.

Demikian pula dengan tas. Menurutnya sekarang buku-buku siswa sangat tebal dan berat, sehingga tas harus bisa menampung buku sesuai kebutuhan.

Untuk itu Komisi D akan melakukan kunjungan lapangan langsung, mengecek apakah barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhan siswa.

"Sejak awal kami memang memberikan masukan agar para UMKM yang diberdayakan itu berasal dari lingkungan sekolah, sehingga jika ada komplain ada solusi segera," katanya. (lan/ns)