Lantik 176 Kasek SD-SMP,  Bupati Pamekasan Bertanya: Apakah Ada yang Bayar? Ini Jawab Mereka

Pamekasan, HB.net - Bupati Pamekasan,  H. Baddrut Tamam melantik 176 kepala sekolah (kepsek) SMP dan SD dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Senin (24/1/2022).

Pelantikan tersebut meliputi Kasek Sekolah Dasar (SD) dan Kepsek Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, dengan rincian 123 kepsek promosi, dan 53 kepsek lama yang pindah tugas.

Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan memastikan tidak ada jual beli jabatan dalam proses penunjukan menjadi kepala sekolah. Karena jual beli jabatan itu merupakan tindakan tidak terpuji, apalagi terjadi di dunia pendidikan.

"Sejak saya memimpin dan terus kita akan laksanakan adalah pemerintahan bersih. Pemerintahan yang setiap mengangkat atau memindah aparatur sipil negara tidak ada jual beli jabatan," kata Bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut disambut tepuk tangan Kepsek.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama ini langsung bertanya kepada kepsek yang sudah dilantik pada kesempatan tersebut perihal jual beli jabatan tersebut.

"Apakah ada yang bayar?," tanya Bupati, kepsek pun kompak menjawab tidak ada.

Menurutnya,  jabatan seseorang yang ditebus dengan cara membeli akan berdampak buruk terhadap kinerja dan pembangunan Pamekasan di masa yang akan datang. Sementara kepsek mempunyai tanggungjawab besar mendidik anak-anak yang nota bene penerus perjuangan bangsa Indonesia.

"Kalau mau menempati posisi tertentu itu berbayar, mau jadi kepala sekolah berbayar, mau pindak dari SMP 1 ke SMP lain berbayar, mesti apabila duduk di posisi itu orang akan berpikir kapan yang mau balik modal," tegas Bupati.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku, dirinya sebagai orang nomor satu di Pamekasan telah disumpah atas nama Tuhan, agama, bangsa dan negara yang tentunya hisab di hadapan Allah SWT sangat berat apabila tidak mampu merealisasikan sumpah yang telah diucapkannya.

"Sebagai aparatur sipil disumpah juga atas nama negara, atas nama tuhan, dan atas nama kemajuan pendidikan, maka kemudian kita menempati posisi tertentu berbayar, maka pasti sebagian dari sumpah itu kita telah langgar," tegasnya.

Dikatakan, pihaknya berkomitmen mengantarkan Kabupaten Pamekasan mampu berdaya saing dengan kabupaten/kota maju di Indonesia dengan menghilangkan kebiasaan lama tidak produktif dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih produktif. Tentu dengan program kreatif, inovatif dan cepat sesuai dengan tuntutan dunia.

"Sebagian orang bilang ke saya, kalau jadi bupati itu biayai mahal, memang tidak ada yang murah jadi bupati. Tetapi lebih mahal lagi jadi bupati itu kalau membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia," tandas dia.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga meminta kepada para kepsek untuk tidak bermain-main dengan pendidikan. Sebab, masa depan bangsa dan Indonesia masa depan akan ditentukan oleh model pendidikan masa sekarang.

"Jadi, kalau ada dari bapak ibu yang merasa berbayar jadi kepala sekolah, setelah ini temui saya di belakang. Langsung ikuti saya nanti ke belakang, sampaikan ke saya diberikan ke siapa, dan yang menerima siap, langsung saya evaluasi," pungkasnya. (err/ns)