Musrenbang RKPD 2024, Gubernur Khofifah Paparkan 9 Poin Prioritas Pembangunan Jawa Timur

Surabyaa, HB.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan 9 prioritas pembangunan Jatim pada Tahun 2024 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (13/4).

Mengambil tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Insklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak”, Musrenbang RKPD 2024 dibuka secra langsung oleh Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Sembilan prioritas pembangunan Tahun 2024 tersebut, menurut Gubernur Khofifah telah diselaraskan dengan RKP Nasional Tahun 2024. Adapun ke-9 penekenan pembangunan tersebut ialah Pendidikan Berkualitas, Peningkatan layanan kesehatan, Percepatan Penurunan Kemiskinan, Penurunan Stunting dan Penyakit Lainnya, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya ialah Pengendalian Inflasi, Peningkatan Investasi, Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam, Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Jujur, Adil, Damai dan Bermartabat.

 “Karena ini tahun terakhir kami memimpin Musrenbang bersama Pak Wagub pada RPJMD 2019-2024, izinkan kami meminta maaf jika ada hal yang belum maksimal. Tapi izinkan kami menyampaikan , bahwa poin-poin pembangunan yang kami rancang dan kami laksanakan akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ungkapnya.

Khofifah kemudian menyampaikan beberapa target dan sasaran makro pembangunan Jawa Timur untuk tahun 2024. Pertama, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,71-6,34. Kedua, Indeks Theil sebesar sebesar 0,33161-0,31090. Ketiga, Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,90 – 8,80. Keempat, Indeks Gini sebesar 0,2943 - 0,3678. Kelima, Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,45 - 92,15. Keenam, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,85-74,07. Ketujuh, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,40-3,81. Kedelapan, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25-80,75. Kesembilan, Indeks Kesalehan Sosial sebesar 66,50-74,78. Kesepuluh, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,31-69,96 dan yang terakhir Indeks Resiko Bencana sebesar 107,26 – 106,26.

 “Saya harap,  target ini harus diperhatikan dari capaian tahun sebelumnya agar nilainya tidak menurun. Saya rasa dengan target ini, bukanlah angka yang tidak realistis. Kami optimis, target  ini bisa tercapai dan terlampaui di tahun 2024. Tentu dengan kerja  bersama dan kerja keras kita semua,” ungkapnya optimis.

Lebih lanjut, pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rencana pembangunan tahun 2024 secara indikatif targetnya ialah Belanja Daerah sebesar 30,21 Triliun Rupiah dengan rincian belanja operasai sebesar 20,231 triliun rupiah, belanja modal sebesar 2,257 triliun rupiah, belanja tidak terduga 100 milliar rupiah dan belanja transfer sebesar 7,621 triliun. Serta, Pendapatan daerah Jawa Timur tahun 2024 ditargetkan sebesar 28,429 Triliun rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,124 Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar 9,304 Triliun.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diharapkan mampu mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional khususnya bagi  Jawa Timur.

 “Saat ini ada 9 proyek  strategis nasional yang telah selesai dikerjakan. Tahun 2023 ini target PSN yang terselesaikan ialah  pembangunan Jalan tol Pasuruan – Probolinggo dan Pembangunan Bandara Kediri, Pasar Induk Kota Batu. Untuk tol Pas-Pro sudah bisa digunakan oleh masyarakat untuk mudik lebaran pada 16-30 April mendatang,” jelasnya

Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian juga menyampaikan bahwa di Tahun 2024 Proyek Strategis Nasional yang direncanakan selesai adalah Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo – Besuki), Jalan Tol Kertosono-Kediri dan Double Track Jawa Selatan.

 “Kami juga sedang menanti hibah aset dari Kementerian PUPR guna pembanguan Islamic Science Park yang rencananya akan dibangun di kaki Suramadu wilayah  Bangkalan,” ucapnya

Dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dengan total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218, dan sebanyak 40 proyek diestimasikan selesai sampai dengan tahun 2024.

"Musrenbang ini sifatnya bottom up proses yang hari ini  dihadiri nara sumber mulai ketua DPD RI serta  dari Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu , maka sejatinya hal ini adalah upaya memastikan bahwa yang direncanakan sudah inline dengan RKP Tahun 2024. Sehingga apa yang ada di desk Musrenbang pada tanggal 14-17 April 2023 di Kantor Bappeda Prov Jatim, yang belum nyekrup bisa segera disekrupkan," jelasnya

"Ada 3 poin  yang menjadi fokus yaitu peningkatan kualitas  SDM, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Apa yang belum nyekrup dari daerah untuk bisa disekrupkan supaya ada kristalisasi di Pemprov bahwa ini sudah inline dengan proporsi RKP Nasional Tahun 2024," lanjut Khofifah

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa gelaran Musrenbang ini belum final. Sebab saat ini, masih dibuka desk di Kantor Bappeda Prov Jatim. "Untuk finalnya, nanti setelah tanggal 17 April. Karena ini masih dibuka untuk desk Musrenbang. Terima kasih atas  partisipasi seluruh elemen masyarakat yang hadir. Harapan kita masyarakat yang hadir bisa memberikan aspirasi kepada kami. Kami akan merajut seluruh aspirasi dari seluruh stakeholder dan tanggal 17 nanti akan kelihatan finalnya . Pastinya harus inline dengan RKP sehingga program kita bersinambung dari pusat sampai daerah," pungkasnya

Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti dalam arahannya  berpesan agar Jawa Timur memperhatikan politik kebijakan dan politik anggaran dalam proses pemerintahannya.

"Politik kebijakan dan politik anggaran, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling mensupport. Dan tanpa target yang terukur keduanya akan menjadi sia-sia," imbaunya.

Ia pun mengimbau agar APBD dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga memberikan dampak sosial yang baik bagi sesama.

"Manfaatkan APBD sehingga memberikan social benefit yang jelas baik usaha, dan kegiatan kepemudaan," katanya. (dev/ns)