Pemkab Bondowoso Berencana Hidupkan BRK

Bondowoso, HB.net - Pemkab Bondowoso berencana akan menghidupkan kembali branding Bondowoso Republik Kopi (BRK). Namun, harus dibarengi langkah konkrit untuk meningkatkan perkopian di Bumi Ki Ronggo. Apalagi setelah kepemimpinan Bupati Salwa-Irwan perhatian terhadap sektor perkopian nyaris tidak ada sama sekali.

Bahkan di awal pemerintahannya brand BRK sempat tak muncul dalam acara Festival Kopi Nusantara (FKN). Namun belakangan Pemkab melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) bakal menggelar event 'Kopi Rakyat' awal Oktober ini sebagai langkah reaktivasi BRK.

Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej), Dr. Fathorrazi mengatakan, rencana Pemkab Bondowoso itu harus disokong dengan pembinaan terhadap pelaku usaha kopi mulai petani, pemilik cafe dan sebagainya.

Berdasarkan data Koperasi Petani Kopi 'Rejo Tani' saat ini total ada 44 kelompok tani, 25 diantaranya mempunyai UPH (Unit Pengolahan Hasil) hilir seperti bubuk kopi, cafe dan semacamnya. Sehingga langkah selanjutnya adalah pengembangan UMKM. "UMKM kalau pandemi sudah berakhir diberikan pelatihan, yakni berupa pengelolaan cafe di Bondowoso," pintanya.

Salah satu yang menjadi titik tekan pada cafe, yakni berupa kenyamanan pengunjung dan proses penyajiannya. Ketersediaan fasilitas dan pelayanan juga diperlukan."Intinya pengembangan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) pelayanan," jelas Kordinator Program-program Studi Unej tersebut.

Salah satu petani kopi di lereng Ijen Raung, Suyitno mengaku, saat ini pangsa pasar lemah. Harga jual kopi juga menurun. Salah satu faktornya Pandemi Covid-19. Biasanya dia menjual satu kilogram kopi green bean seharga Rp 85 ribu. Tetapi saat ini mau menembus Rp 60 ribu saja sulit. "Padahal pengeluaran diambilkan dari penjualan," jelasnya.

Pihaknya pun menyambut baik upaya untuk menghidupkan kembali BRK. Sebab kata dia, BRK lah yang mengantarkan Bondowoso bisa dikenal oleh dunia.

Sekedar info bahwa brand BRK sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun di lapangan, berdasarkan pengakuan petani, selama ini tak ada pembinaan Pemkab Bondowoso. Khususnya dalam dua tahun terakhir. (gik/diy)