Pemprov Jatim Bantu Rekonstruksi Bangunan Terdampak di Bawean

Gresik, HARIANBANGSA.net - Pemprov Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memaksimalkan koordinasi untuk melakukan percepatan tanggap darurat pasca bencana gempa yang terjadi ke Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik.

Hari ini, Senin (25/3), Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono turut serta mengawal Rapat Koordinasi Tanggap Bencana Pasca Gempa Bumi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan Wali Kota Surabaya yang diwakili Asisten 1 Kota Surabaya Erna Purnawati di Kantor Bupati Gresik.

Adhy memastikan, beberapa poin percepatan tanggap bencana telah dilakukan. Meliputi pemenuhan kebutuhan logistik, mulai dari permakanan, kesehatan dan peralatan tidur bagi penyintas. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini pihaknya juga memastikan bahwa Pemprov Jatim siap untuk membantuk rekonstruksi bangunan terdampak.

"Jadi yang sudah dilakukan adalah Tagana menyiapkan dapur umum. Termasuk kebutuhan seperti tenda dan tim medis sudah dilakukan. Bahkan mengirim tambahan logistik serta tim dari BPBD Jatim dan relawan untuk membantu proses pemulihan pasca bencana," kata Adhy. 

Agar ketersediaan logistik tercukupi, Adhy mengaku Pemprov Jatim mengirim sejumlah bahan logistik dan personel dari BPBD untuk terjun ke lokasi melakukan asesmen.  “Siang ini, kapal kembali berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak membawa seluruh bantuan dan personel," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur bersama BPBD, PUPR dan stakeholder lainnya akan segera melakukan assesmen di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Bojonegoro, Sidoarjo dan Kota Surabaya.

"Karena berdasarkan data yang terhimpun, total ada sebanyak 2.573 unit rumah mengalami kerusakan ringan, 1.332 unit rumah rusak sedang dan 774 rumah rusak berat. Kemudian, 91 unit sekolah, 5 unit rumah sakit, 24 unit gedung perkantoran, 183 unit tempat ibadah, 1 unit kandang ternak dan 3 unit sepeda motor," jelasnya.

Khusus perbaikan rumah atau bangunan milik masyarakat, Adhy mengaku Pemprov  Jawa Timur akan memberikan bantuan stimulan berupa semen dan atap. "Selain itu, masing-masing kabupaten-kota mendapat bantuan renovasi rumah untuk rekonstruksi akibat gempa kategori berat senilai Rp 60 juta, rumah kategori sedang Rp 30 juta, dan kategori ringan Rp 15 juta," imbuhnya.

Percepatan mitigasi pasca bencana, kata Adhy terus dilakukan melalui sinergitas dan kolaborasi antara Provinsi Jatim dengan BNPB, Basarnas, dandim, polsek, dan stakeholder serta mitra kerja dari BUMN guyub rukun serta sigap memberikan bantuan. "Sinergitas dan kolaborasi antara pusat, provinsi dan daerah mengatasi bencana gempa bumi sangat baik," tuturnya.

Menurutnya, sistem penanggulangan bencana sudah berjalan dengan baik. Tim rescue juga melakukan penyelamatan dan tindakan reaksi cepat dengan melakukan asesmen.  "Termasuk menyediakan tenda dan menyiapkan trauma healing bagi mereka yang mengalami trauma khususnya perempuan dan anak-anak di Pulau Bawean," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran di masing-masing kabupaten dan kota agar melaksanakan tanggap bencana pasca gempa bumi dengan baik.

"Memastikan kebutuhan dasar para penyintas bencana terpenuhi. Jangan sampai masyarakat sudah rugi material dan bangunan, ketika di pengungsian tidak terpenuhi dan terbatas. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

"Tenda itu paling penting, kemudian kebutuhan spesifik seperti makanan bayi, pakaian wanita, alat pembersih, pampers, pembalut, MCK, semuanya harus tersedia dengan layak," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut turut diserahkan bantuan dukungan dana operasional yang diserahkan kepala BNPB dan pj gubernur Jatim.  Masing-masing bantuan diserahkan kepada kepala BPBD Jatim senilai Rp 250 juta, bupati Gresik uang senilai Rp 250 juta, logistik, dan peralatan, Pj Bupati Lamongan senilai Rp 200 juta dan peralatan, Asisten I Kota Surabaya senilai Rp 200 juta dan peralatan, serta uang senilai Rp 150 juta masing-masing untuk dandim dan Polres Gresik.  "Ada beberapa bantuan yang bisa digunakan. Kalau kurang bisa mengajukan kembali," tutupnya. (dev/rd)