Penyelesaian Masalah Kepelabuhanan Butuh Sinergi Stakeholder

Surabaya, HARIANBANGSA.net  - Transportasi laut dan pelabuhan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Pengiriman barang-barang selama ini didominasi transportasi laut, dan pelabuhan sebagai tempat bongkar muatnya. Keduanya merupakan urat nadi perekonomian nasional. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.Terutama peran stakeholder kepelabuhanan.

Hal ini terungkap dalam seminar nasional yang digelar secara hibrida, "Outlook Industri Kepelabuhanan 2022-2026" yang digelar Seksi Wartawan Kepelabuhanan dan Kemaritiman PWI Jatim, Sabtu (19/3), di Ballroom PWI Jatim, Jalan Taman Apsari 15-17, Surabaya.

General Manajer Pelabuhan Tanjung Perak Danny Rahmad Agustiawan mengungkapkan, selama ini memang masih ada pekerjaan rumah, terutama menekan biaya logistik nasional.  "Sejak merger September 2021 lalu, memang salah satu fokus kita adalah menekan biaya logistik," kata Danny yang menjadi narasumber seminar ini.

Dengan melayani 120-140 kapal di seluruh Pelabuhan Tanjung perak yang keluar masuk tiap hari, tentu memiliki permasalahan yang kompleks. "Belum lagi adanya kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang berdampak pada muatan kapal roll on-roll off (Ro-Ro). Padahal, kata Danny, saat ini ada fenomena menarik bahwa truk-truk barang ini langsung masuk kapal, dan menuju ke lokasi-lokasi daerah terpencil. Pulangnya membawa barang-barang omprengan.

Danny juga mengungkapkan bahwa ada lima isu utama terkait kepelabuhanan. Yang pertama adalah regulasi pemerintah yang tidak kondusif, efisiensi value chain darat yang rendah, efisiensi value chain maritim yang rendah,  operasi dan infrastruktur pelabuhan tidak optimal, dan supply demand tidak seimbang. Sedangkan sasaran utama Pelindo pasca merger adalah target 16,7 juta petikemas di tahun 2023.

Danny juga mengungkapkan, ada 96 pelabuhan yang dikelola Pelindo. Namun ada keengganan pengusaha besar masuk ke daerah. Salah satunya adalah adanya dualisme pengelolaan pelabuhan. Satu pelabuhan dikelola Pelindo, satunya lagi dikelola pihak lain (non-Pelindo). Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk bisa menyelesaikan masalah ini. "Pelindo tak bisa berdiri sendiri tapi kolaborasi. Ini yang kita butuhkan saat ini," katanya.

Sedangkan Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim Bambang Sukadi mengungkapkan, importasi merupakan kegiatan yang luar biasa. Apalagi selama pandemi ini. "Meskipun pandemi, tapi impor tetap berjalan," katanya.

Ia membeberkan data. Di antaranya impor bulan Januari-Februari 2022 dibanding Januari-Februari 2021 ada kenaikan 24,5 persen. "Ini membuktikan bahwa impor sangat membantu selama pandemi. Apalagi sebagian besar impor yang kita lakukan adalah bahan penolong yang akan digunakan untuk ekspor," jelasnya.

Sedangkan Lukman Ladjoni, pelaku usaha pelayaran yang sudah cukup lama malang melintang di Pelabuhan Tanjung Perak, mengungkapkan, masalah dunia pelayaran hanya dua. Yakni masalah kepelabuhanan dan masalah di laut. Masalah kepelabuhanan terkait pelayanan, penataan, dan service oriented. Sedangkan masalah di laut adalah banyaknya aparat keamanan yang bertugas di laut. "Ditambah lagi banyaknya peraturan yang ada," jelasnya.

Sementara, Ketua Ikatan Alumni (Ika) ITS Sutopo Kristanto menyatakan, pelabuhan sangat penting bagi perekonomian nasional. Di situ ada pusat distribusi barang, sehingga butuh efisiensi dan daya saing. 

Sutopo juga menyoroti bahwa di Indonesia belum ada pelabuhan yang bisa dijadikan rujukan. Oleh karena itu, pelibatan investor sangat penting untuk pengembangan pelabuhan.  "Apalagi Tuas Megaport Singapura akan jadi pelabuhan terbesar di dunia menggeser Pelabuhan Shanghai dengan biaya pembangunan sekitar Rp 220 triliun. Ini tantangan kita," pungkasnya.(rd)

Seminar ini dibuka oleh Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim. Acara ini juga diikuti para pengurus PWI di daerah-daerah dengan menggunkan Zoom. Kegiatan ini juga mendapatkan antusiasme dari awak media.(rd)