Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gresik Tahun Anggaran 2020, Pengangguran Menjadi Topik Penting

Gresik, HB.net - DPRD Gresik menggelar rapat kerja membahas Penyusunan Rekomendasi  Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020, di Hotel Royal Tulip Surabaya, Senin-Rabu (29-31/3/2021). Dalam rapat kerja (raker), DPRD Gresik menggandeng sejumlah pakar dari sejumlah akademisi. Yaitu,  dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Jember (Unej) dan Universitas  Trunojoyo.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengungkapkan, sedikitnya ada 9 point penting yang menjadi catatan DPRD Gresik untuk direkomendasikan kepada Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dalam pembahasan LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020. Di antaranya, LKPJ akhir tahun anggaran 2020 terdapat narasi berupa konsep atau teori terkait kinerja tertentu.

"Pada LKPJ terhadap penyelenggaraan urusan  pemerintah  yang menjadi wewenang daerah secara garis besar terbagi menjadi tiga urusan, capaian indikator  kinerja utama, capaian indikator sasaran RPJMD dan capaian pelaksanaan  program dan kegiatan,"ujarnya Anha, sapaan akrab Ahmad Nurhamim pada HARIANBANGSA, Selasa (30/3/2021).

Kemudian, capaian kinerja urusan pendidikan pada tahun 2020 dengan  menghadirkan  sasaran pendidikan yang berkualitas dan inklusif bahwa angka partisipasi murni (APM) SD sederajat  pada realisasi tahun 2020 mencapai 96,67 persen atau naik dibandingkan dengan tahun 2019, mencapai 95,04 persen.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan bersama tim ahli saat rapat kerja penyusunan rekomendasi LKPJ kepala daerah  akhir tahun anggaran 2020. SYUHUD/HB.

"Sementara dari jumlah penduduk usia antara 7-12 tahun sebanyak 122.557 jiwa, ternyata jumlah siswa SD sederajat usia 7-12 tahun sebanyak 118.470 siswa.  Adapun angka APM SMP sederajat pada tahun 2020 74, 77 persen, naik dibandingkan tahun 2019, 72,10 persen. Dan, dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 60.244 jiwa, tercatat siswa SMP sederajat  usia 13-15 tahun sebanyak  45.045 siswa,"sambung Anha.

Selanjutnya, capaian kinerja urusan ketenaga kerjaan. Sasaranya, pengangguran turun pada tahun 2020. Namun, faktanya pada LKPJ 2020 naik signifikan. "Terlebih, paska terjadinya pademi Covid-19. Lonjakan pengangguran di Kabupaten Gresik tahun 2020 cukup signifikan, " beber Anha.

"Karena itu, Pemkab Gresik perlu melakukan langkah terobosan dengan banyak lakukan pelatihan berwirausaha, pemetaan bagi palaku UMKM berbasis rumah tangga,  dan terobosan untuk lapangan pekerjaan lain,"sambungnya.

Ditambahkan Anha, pandemi Covid-19, juga berimbas banyaknya karyawan/buruh yang di-pemutusan hubuangan kerja (PHK). Sementara sisi lain penyerapan angka angkatan kerja sangat sedikit. "Makanya, pemerintah harus lakukan langkah cerdas untuk mengatasi problem banyaknya korban PHK dampak pandemi covid,"pintanya.

Menurut Anha, angka  pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik sebelum terjadinya pandemi Covid-19  tercatat masih tembus di  kisaran angka 36.390 ribu lebih. Jumlah itu  dipastikan meningkat saat pandemi covid berjalan setahun lebih. "Makanya, isu pengangguran jadi salah satu topik penting dalam rapat kerja pembahasan penyusunan rekomendasi DPRD atas  LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020,"jlentrehnya.

Masih kata Anha, jumlah pengangguran sebanyak itu  tersebar menyeluruh di 356 desa dan kelurahan di 18 kecamatan se Kabupaten Gresik.

Sejauh ini, mereka yang kesulitan mencari kerja di Gresik, terpaksa harus merantau ke luar daerah seperti Jakarta, dan sejumlah propinsi lain di luar Jawa Timur. Bahkan, banyak yang harus merantau mengadu nasib ke luar negeri (LN) seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Timur Leste, dan sejumlah negara lain.

Anggota DPRD Gresik saat rapat kerja penyusunan rekomendasi LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020. SYUHUD/HB.

Sebetulnya, kata Anha, banyak potonsi daerah  yang bisa dimanfatkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Di antaranya, banyaknya industri, pasar modern, termasuk keberadaan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang sekarang sudah digagas juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masuk disana.

Kemudian, akan adanya pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia. Perusahaan raksasa bergerak dalam penambangan emas ini diestimasikan bisa menyerap lowongan pekerjaan 10-30 ribu lowongan pekerjaan. " Potensi-potensi daerah seperti ini harus digarap maksimal untuk mengurangi angka pengangguran disamping pendapatan daerah, " pintanya.

Juga yang perlu diantisiapsi oleh pemerintah daerah, tambah Anha, ada lonjakan angka pengangguran di saat usai lulusan sekolah SLTA (sekolah   lanjutan tingkat atas) maupun  sarjanah  di Kabupaten Gresik yang tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerja. " Makanya, pemerintah harus bisa mapping dan mengatasi lonjakan pengangguran yang dimungkinan akan terjadi paska kelulusan sekolah, " pungkasnya. (hud/ns)